Jepang Isyaratkan Tolak Seruan Trump Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

• 

• Berita

• International

Senin, 16 Maret 2026 - 14:05 WIB

VIVA – Presiden AS Donald Trump mendesak negara-negara yang terdampak blokade Selat Hormuz untuk mengirim kapal militer ke jalur minyak utama itu, termasuk Jepang dan Korea Selatan.

Sumber pemerintah Jepang mengatakan kepada NHK bahwa AS sedang berupaya keras untuk mengatasi lonjakan harga minyak mentah. Mereka mengatakan unggahan Trump menunjukkan bahwa Takaichi mungkin akan diminta secara langsung untuk bekerja sama, tetapi Jepang harus mempertimbangkan setiap respons dengan mengingat batasan hukum.

Jepang sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia ini merupakan importir minyak terbesar kelima - 95 persen di antaranya berasal dari Timur Tengah dan 70 persen melewati Selat Hormuz, yang sekarang secara efektif tertutup.

Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dijadwalkan memulai kunjungan empat hari ke AS pada Rabu, 18 Maret 2026, termasuk pertemuan puncak dengan Trump. Permintaan agar Jepang mengirim kapal ke Hormuz kemungkinan akan dibahas.

Sumber Kementerian Luar Negeri mengatakan Jepang mengambil keputusan sendiri dan tidak akan mengirimkan kapal hanya karena Trump memintanya. Sumber Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa Jepang mungkin menghadapi keputusan sulit terkait pengerahan Pasukan Bela Diri (SDF), seperti perlunya menilai legalitas tindakan AS dan Israel.

Mereka mengatakan Jepang perlu mengamati perkembangan dengan cermat, seperti apakah AS akan mengajukan permintaan spesifik dalam pertemuan puncak mendatang.

Seorang penasihat kebijakan senior Jepang mengatakan bahwa ambang batasnya "sangat tinggi" bagi Tokyo untuk mengirimkan kapal perangnya guna membantu melindungi jalur pelayaran minyak di Timur Tengah.  

"Saya menganggap ambang batasnya sangat tinggi" untuk mengirim kapal angkatan laut Jepang ke wilayah tersebut berdasarkan hukum Jepang yang berlaku, kata Takayuki Kobayashi, kepala kebijakan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa pimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, pada hari Minggu dilansir NHK.

"Secara hukum, kami tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut, tetapi mengingat situasi saat ini di mana konflik ini masih berlangsung, saya percaya ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati," katanya.

Pengiriman Pasukan Bela Diri ke luar negeri merupakan hal yang sensitif secara politik di Jepang yang secara resmi menganut paham pasifisme, karena banyak pemilih mendukung konstitusi tahun 1947 yang diberlakukan AS dan menolak perang.