Marak Penyelewengan, Hashim Minta Mutu Perumahan Rakyat Dijaga: Jangan Sampai Rakyat Kecewa!

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 16 Maret 2026 - 14:40 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Satgas Perumahan Rakyat, Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan peringatan keras terkait proyek perumahan rakyat.

Dia mewanti-wanti seluruh jajaran terkait untuk tidak main-main dengan mutu bangunan dan menghentikan segala praktik mark-up yang merugikan dan mengecewakan masyarakat.

Awalnya, Hashim menuturkan dirinya banyak menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengenai banyaknya proyek perumahan rakyat yang diselewengkan.

"Saya mohon dengan sangat Pak, mutu, jangan rakyat kita kecewa Pak. Ya. Ada banyak kasus-kasus saya dengar dari Pak Ara Sirait, perumahan rakyat ini sering kali diselewengkan Pak. Banyak kasus-kasus. Kalau bisa Pak, Bapak dan Pak Dodi, Wadirut, ya Pak Dodi, untuk mutu Pak. Jangan rakyat kita kecewa Pak," kata Hashim dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah, Senin, 16 Maret 2026.

"Ya kita sudah tahu kan praktik mark-up ini dan semuanya. Pak, tolong Pak ya, ini sangat, sangat perhatikan," sambungnya.

Hashim lantas menceritakan dirinya pernah diiming-imingi 'jatah' ribuan unit apartemen untuk meraup keuntungan pribadi secara fantastis. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah.

"Terus terang saja ada yang bilang ke saya, 'Aduh Pak Hashim, kita bisa untung lho di tempat-tempat strategis. Pak Hashim bisa minta jatah 1.000 apartemen, 500 apartemen. Nanti jual kita bisa dapat keuntungan lima kali lipat'," ungkap Hashim menirukan tawaran tersebut.

Hashim lantas menegaskan bahwa praktik kotor semacam itu tidak boleh mendapat tempat. 

"Saya sudah bersaksi ya Pak Fahri, praktik (seperti) itu tidak boleh terjadi! Tidak boleh terjadi. Ini adalah untuk rakyat kita," tegasnya.

Guna mencegah penyelewengan ini, Hashim pun mendesak adanya pengawasan berlapis. Ia secara khusus meminta jajaran terkait mengawasi secara ketat proyek-proyek perumahan rakyat untuk mencegah penyelewengan.