Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Disorot, Koalisi Desak Pengadilan Umum Ungkap Dalang Utama

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 18 Maret 2026 - 21:20 WIB

Jakarta, VIVA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap pembela hak asasi manusia, Andrie Yunus, yang diduga dilakukan oleh empat anggota TNI. 

Peristiwa ini dinilai sebagai tindakan kekerasan serius yang tidak hanya melukai korban, tetapi juga mengancam prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan HAM di Indonesia.

Dalam pernyataannya, koalisi menegaskan bahwa kasus ini harus diproses melalui sistem peradilan umum, bukan peradilan militer. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, mengingat selama ini peradilan militer kerap disorot karena minimnya keterbukaan dalam menangani kasus pidana yang melibatkan aparat.

Koalisi juga menyoroti potensi adanya aktor intelektual di balik aksi tersebut. Mereka menilai, jika kasus hanya diselesaikan di peradilan militer, maka kemungkinan besar penanganan akan berhenti pada pelaku di lapangan, tanpa mengungkap pihak-pihak yang diduga berada dalam rantai komando lebih tinggi.

“Kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku langsung. Harus ditelusuri hingga ke pihak yang merencanakan atau memerintahkan,” demikian sikap koalisi dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, koalisi meminta agar pimpinan tertinggi di institusi terkait, termasuk Kepala BAIS, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan, turut bertanggung jawab secara moral dan institusional. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kasus ini diusut secara menyeluruh.

Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Berdasarkan indikasi awal, tindakan kekerasan ini diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Selain itu, latar belakang korban sebagai aktivis HAM yang terlibat dalam advokasi revisi Undang-Undang TNI sejak 2025 turut menjadi perhatian dalam pengungkapan motif.

Tidak hanya itu, peristiwa ini juga dikaitkan dengan rangkaian kekerasan yang terjadi pada kerusuhan akhir Agustus 2025. Oleh karena itu, evaluasi terhadap institusi terkait dinilai perlu dilakukan, termasuk terhadap posisi pimpinan yang dianggap gagal mengendalikan anggotanya.

Koalisi turut mendorong pembentukan tim pencari fakta independen untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Mereka meminta Presiden untuk mengambil langkah konkret dengan membentuk tim gabungan, serta meminta Komnas HAM membentuk tim serupa guna memperkuat proses investigasi.