5 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Kebijakan pro rakyat yang digulirkan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dalam periode kedua kepemimpinannya menghasilkan dampak positif bagi ekonomi Jatim.
Pertumbuhan ekonomi Jatim berada di atas capaian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Mei menunjukkan, ekonomi Jatim tumbuh 5 persen secara year-on-year. Adapun pertumbuhan nasional yaitu 4,87 persen.
“Hal ini menjadi indikator kuat bahwa kebijakan yang dijalankan Khofifah tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan,” kata Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan dalam keterangannya, Senin, 9 Juni 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Yusak melanjutkan, kebijakan Khofifah tidak hanya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Jatim yang melejit. Kebijakan Khofifah juga mampu menekan angka inflasi ke titik terendah mengalahkan provinsi lain di Pulau Jawa.
“Capaian Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil menunjukkan bahwa Khofifah benar-benar bekerja dan memahami arah pembangunan yang tepat,” ujar Yusak.
Diketahui, berdasarkan data BPS inflasi Jatim pada April 2025 tercatat sebesar 0,93 persen secara bulanan (month-to-month). Angka itu lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 1,17 persen.
Sementara secara regional, inflasi tertinggi di Pulau Jawa terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,67 persen. Kemudian DKI Jakarta 1,44 persen, Jawa Tengah 1,38 persen, Banten 1,29 persen dan Jawa Barat 1,01 persen.
Tak hanya itu. Khofifah pun turut mendorong peran perempuan di Jatim agar berdaya dan mandiri secara ekonomi. Satu kerja nyata yang selalu Khofifah tekankan yakni Jatim Puspa, dengan komitmen meningkatkan kapasitas partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan UMKM. Hal itu dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan alat usaha dan permodalan kemandirian ekonomi keluarga.
Halaman Selanjutnya
Sementara secara regional, inflasi tertinggi di Pulau Jawa terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,67 persen. Kemudian DKI Jakarta 1,44 persen, Jawa Tengah 1,38 persen, Banten 1,29 persen dan Jawa Barat 1,01 persen.
