Koalisi Masyarakat Sipil: Polri Jadi Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 2 September 2026 - 20:21 WIB

Jakarta, VIVA – Polri dinilai memiliki peran signifikan dalam menjaga demokrasi dalam aksi 27 Agustus 2026 lalu. Di satu pihak, Polri mampu memfasilitasi kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi dan di lain pihak tetap mampu menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil menggelar bertajuk 'Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai' di Jakarta Selatan, Rabu, 2 September 2026.

Peneliti senior BRIN, Syaufuan Rozi menilai terdapat perubahan paradigma dalam pola penanganan penyampaian aspirasi masyarakat oleh Polri, khususnya dalam aksi AMPB pada 27 Agustus lalu. Menurutnya, aparat keamanan telah menunjukkan kemampuan dalam membaca karakter dan dinamika massa yang hadir dalam aksi tersebut.

“Dalam aksi kemarin, massa terbagi dalam tiga sesi, yakni pagi, siang menjelang sore, dan sesi malam. Sesi malam inilah yang diisi oleh kelompok-kelompok Anarko,” ujar Syaufuan Rozi.

Ia menilai Polri telah mempelajari pola dan memiliki pendekatan berbeda terhadap berbagai kelompok yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Hal tersebut, menurutnya, menjadi modal penting dalam menjaga agar penyampaian aspirasi masyarakat tetap berjalan dalam koridor demokrasi.

“Artinya Polri telah paham betul mana aspirasi resmi yang dibawa oleh masyarakat dan mana kelompok yang ingin memanfaatkan aspirasi tersebut. Inilah poin dari Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi," tandasnya.

Selain memberikan apresiasi terhadap pola penanganan aksi, Syaufuan juga memberikan pandangan terkait langkah mitigasi terhadap kelompok Anarko yang kerap dituding menjadi pemicu terjadinya kericuhan dalam sejumlah aksi massa. Menurutnya, pendekatan konflik tidak selalu harus dilakukan dengan menghadapkan massa dengan kekuatan aparat secara langsung.

“Polri tentu sudah mendeteksi kelompok-kelompok tersebut. Kalau saran saya, ketika ada kelompok Anarko, aparat bisa melakukan mitigasi konflik dengan tidak memberikan ruang terjadinya konfrontasi. Salah satu alternatifnya adalah menarik pasukan agar mereka kehilangan lawan. Itu bisa menjadi bagian dari strategi mitigasi konflik,” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Faisal Lohy memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan penting terhadap kinerja Polri dalam pengamanan aksi 27 Agustus. Faisal secara objektif menilai Polri memiliki peran besar dalam menjaga jalannya demokrasi melalui pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat.