Kolaborasi Riset Dinilai Penting untuk Perkuat Penyusunan Kebijakan Berbasis Data

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 10 Juli 2026 - 18:41 WIB

Jakarta, VIVA – Penyusunan kebijakan pemerintah dinilai perlu semakin mengandalkan hasil riset dan data lapangan agar keputusan yang diambil lebih tepat sasaran.

Atas dasar itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Universitas Airlangga (UNAIR) untuk memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).

Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, mengatakan berbagai program yang dijalankan Kemendagri selama ini telah menghasilkan data yang bisa dimanfaatkan sebagai dasar pembinaan kepada pemerintah daerah.

"Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kemendagri memberikan following kepada daerah dengan berbasiskan data yang sudah dilakukan pengukuran dengan benar. Daerah tinggal memadukan dan mengambil unsur-unsurnya sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai," ujar Yusharto, dikutip Jumat, 10 Juli 2026.

Menurut dia, data tersebut tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Yusharto menilai keterlibatan perguruan tinggi penting untuk memastikan kebijakan yang disusun tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga relevan dengan persoalan yang dihadapi daerah.

"Kami ingin menjadi bagian dari proses menjadikan kebijakan itu dekat dengan permasalahan di lapangan. Evidence-based policy menjadi pusat atensi kami di BSKDN," katanya.

Ia menjelaskan, penyusunan kebijakan berbasis bukti membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Selain perguruan tinggi, pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) maupun Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) juga memiliki peran dalam menyediakan data dan hasil kajian.

Melalui kerja sama dengan UNAIR, sejumlah agenda disiapkan untuk dikembangkan bersama, mulai dari riset kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, seminar dan diskusi publik, hingga penyusunan policy brief.

Menurut Yusharto, perguruan tinggi menjadi salah satu sumber lahirnya inovasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Karena itu, kolaborasi dengan kalangan akademisi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam menjawab tantangan pembangunan di berbagai daerah.