8 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak berpuas diri dengan proyeksi ekonomi digital Indonesia yang disebut-sebut bakal menjadi yang terkuat di kawasan ASEAN.
Menurut dia, optimisme tersebut perlu disertai dengan langkah pengawasan dan penguatan ekonomi nasional secara menyeluruh.
“Kita tentu menyambut baik proyeksi ekonomi digital Indonesia yang tumbuh pesat. Tapi jangan sampai klaim ‘merajai ASEAN’ menjadi bentuk kepuasan diri. Realitas di lapangan justru menunjukkan ekonomi digital masih banyak dikuasai oleh aktivitas tidak produktif, bahkan ilegal seperti judi online,” kata Cak Udin dalam keterangannya, Senin, 3 November 2025.
OJK sebelumnya menyebut nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi menembus Rp 4.500 triliun pada tahun 2030, dengan peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di ASEAN. Namun, menurut Hasanuddin, data tersebut harus dibaca secara hati-hati.
“Pertumbuhan transaksi digital bukan otomatis berarti pertumbuhan ekonomi riil. Saat ini, pasar judi online justru menyerap perputaran uang ratusan triliun rupiah dan tidak memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional,” tutur dia.
Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, ekonomi digital perlu dikritisi secara objektif. Menurutnya indikator keberhasilan seharusnya tidak hanya diukur dari besaran transaksi, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ekonomi digital hanya memperkaya segelintir pemain besar atau justru dimanfaatkan untuk transaksi ilegal, maka itu bukan prestasi, melainkan cerminan ketidakmampuan regulator mendeteksi arah ekonomi yang benar-benar bermanfaat bagi Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cak Udin mendorong OJK untuk memperkuat pengawasan komprehensif terhadap ekonomi digital, termasuk aktivitas ilegal seperti judi online dan transaksi lintas batas yang berisiko tinggi, serta memastikan bahwa inovasi digital benar-benar berpihak pada rakyat melalui literasi dan inklusi keuangan yang merata.
Ia menekankan pentingnya mengukur dampak nyata ekonomi digital pada lapangan kerja, UMKM, dan stabilitas keuangan, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga agar ekonomi digital Indonesia tumbuh sehat dan berkelanjutan.
OJK juga dinilai perlu menempatkan prioritas pada penguatan ekonomi nasional dan pengawasan sektor digital yang terintegrasi, bukan hanya mengedepankan klaim posisi unggul di tingkat regional.
Halaman Selanjutnya
“Yang dibutuhkan bukan sekadar angka besar, tapi arah kebijakan yang jelas. Ekonomi digital harus menjadi motor pemerataan, bukan sumber kebocoran,” pungkasnya.
