Korupsi Dinilai Jadi Faktor Utama Rendahnya Produktivitas Nasional

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 31 Agustus 2026 - 23:34 WIB

Padang, VIVA – Pakar hukum tata negara Prof. Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan adanya kekeliruan di ruang publik. Sebab, ruang publik yang digunakan untuk bertemu dan berunding makin langka, sehingga warga hanya berkumpul dalam kelompok yang sudah sepaham sejak awal.

Hal itu diungkapkan Prof. Zainal dalam sebuah forum diskusi yang digelar di Unversitas Andalas, Padang, Sumatera Barat pada Senin, 31 Agustus 2026.

"Ruang percakapan digital dipenuhi kebisingan dan informasi yang tidak pernah diuji, sehingga informasi tidak pernah tumbuh menjadi pengetahuan," kata Prof. Zainal.

Ia menilai hasil penelitian kampus yang seharusnya menjadi bahan perdebatan publik pun sulit diakses warga. Ketika kedua ruang itu tertutup, warga kehilangan alat paling dasar untuk menagih pertanggungjawaban, dan hak-hak demokratik yang semestinya menjadi jaminan bagi perbaikan ekonomi justru dirampas lebih dulu.

"Data dan informasi adalah senjata kita melawan otoritarianisme. Negeri yang otoriter akan membombardir warganya dengan klaim kebenaran tunggal lewat pidato-pidato,” katanya.

Sementara, Ekonom Wijayanto Samirin mengatakan pemerintah merayakan angka pertumbuhan, sementara publik menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus naik, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), dan lapangan kerja yang makin sulit didapat, terutama oleh angkatan muda.

Menurut Wijayanto, sejumlah indikator yang dipakai pemerintah memakai ukuran yang terlalu longgar.

"Misalnya siapa pun yang bekerja satu jam dalam sepekan sudah dihitung sebagai bekerja, dan tingkat ketimpangan masih dihitung dari pengeluaran rumah tangga, padahal banyak negara telah beralih menghitungnya dari pendapatan. Akibatnya angka bisa membaik tanpa ada perbaikan yang benar-benar dirasakan," kata Wijayanto.

"Ada disconnect antara data dan narasi dengan realita. Angka-angka itu dipoles agar kelihatan bagus," tambahnya.

Guru besar ekonomi Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi menempatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai penyebab utama rendahnya produktivitas nasional. 

Praktik itu, katanya, tidak lagi terpusat seperti pada masa Orde Baru, tetapi menyebar hampir di setiap titik transaksi, dari proyek besar hingga urusan perizinan yang paling kecil. 

"Yang paling berbahaya adalah normalisasinya, karena tidak ada lagi yang merasa perlu marah. Selama lingkaran itu dibiarkan, produktivitas akan terus tertinggal dari laju pertumbuhan yang diklaim, dan nilai tukar rupiah akan tetap rapuh karena yang sesungguhnya menopangnya adalah sektor riil," ujar dia.