KPK Bongkar Kasus Rektor Unsoed, Audit PTN Didorong Perkuat Tata Kelola Pendidikan

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 28 Agustus 2026 - 21:47 WIB

Jakarta, VIVA – Terungkapnya dugaan korupsi yang menyeret Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.

Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai langkah aparat penegak hukum mengungkap dugaan penyimpangan di lingkungan kampus justru membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi lebih luas. Menurutnya, persoalan tata kelola pendidikan tinggi tidak seharusnya hanya dilihat dari satu kasus.

"Menurut saya ini justru preseden baik. Korupsi di dunia pendidikan bukan baru ada ketika KPK menangkap Rektor Unsoed. Korupsi di dunia pendidikan kita sudah sistemik dan masif, tetapi selama ini relatif sedikit yang benar-benar masuk ke proses hukum," kata Ina kepada wartawan, Jumat, 28 Agustus 2026.

Menurut Ina, pengawasan terhadap PTN perlu diperkuat secara berkelanjutan. Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai tidak perlu menunggu munculnya operasi tangkap tangan (OTT) maupun perkara yang menjadi sorotan publik untuk melakukan pemeriksaan.

Ia melihat kasus Unsoed dapat menjadi pintu masuk bagi evaluasi tata kelola PTN secara lebih menyeluruh.

"Jadi jangan menunggu ada OTT atau kasus viral baru dilakukan pemeriksaan. Justru kasus Unsoed harus menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap PTN di Indonesia," ujarnya.

Audit tersebut, kata Ina, dapat menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan perguruan tinggi berjalan transparan dan akuntabel. Pemeriksaan juga dinilai perlu mencakup sejumlah sektor yang memiliki potensi kerawanan.

"Kalau hanya kampus yang kebetulan tertangkap yang diperiksa, kita sedang memberantas kasus. Padahal saya yakin masih banyak sekali PTN di Indonesia yang perlu di audit, mulai dari penerimaan mahasiswa jalur mandiri, pengadaan barang dan jasa, dana bantuan, dana hibah, dsb," tuturnya.

Menurut Ina, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan PTN penting agar sistem pengawasan dapat terus diperbaiki. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak setelah terjadi persoalan, tetapi juga dapat memperkuat langkah pencegahan.

Ia menilai pembenahan tata kelola menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi negeri.

"Pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa sehat tata kelola perguruan tinggi negeri kita?" kata Ina.