Lapor ke Prabowo, Mendagri: Sejumlah Pemda Terdampak Bencana NTT Lambat Cairkan Anggaran

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 7 September 2026 - 23:54 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sejumlah pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), masih lambat dalam membelanjakan anggaran bantuan untuk penanganan bencana. Hal itu termasuk Bantuan Presiden (Banpres) yang sudah disalurkan sejak 24 Agustus 2026 lalu.

Tito mengatakan, Banpres telah diberikan sebesar Rp 200 miliar bagi 9 wilayah di NTT, untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menangani dampak bencana. Rinciannya, provinsi NTT mendapatkan Rp 40 miliar, dan 8 kabupaten/kota lainnya masing-masing Rp 20 miliar.

"Untuk realisasinya kami melihat hanya Provinsi NTT yang sudah bergerak cepat sehingga sudah bisa merealisasikan sebanyak Rp23 miliar, 43,23 persen," kata Tito dalam laporannya, Senin, 7 September 2026.

Adapun total anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi NTT saat ini sebesar Rp 54,54 miliar, terdiri dari Bantuan Presiden sebesar Rp 40 miliar, bantuan Pemda sebesar Rp 5,90 miliar, dan sisa bantuan BTT sebelum bencana sebesar Rp 8,64 miliar.

Sementara itu, Kabupaten Sikka menjadi salah satu daerah dengan realisasi yang masih sangat rendah. Dari anggaran sekitar Rp 21 miliar yang tersedia, baru Rp 368 juta yang telah dikeluarkan. Secara rinci, total anggaran BTT Kabupaten Sikka terdiri dari Bantuan Presiden sebesar Rp 20 miliar, dan sisa anggaran BTT sebelum bencana hanya Rp 1,02 miliar.

"Sikka itu berat sebetulnya, itu baru Rp368 juta dikeluarkan dari Rp21 miliar," ujarnya.

Padahal menurutnya, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk penggunaan anggaran, agar dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana.

Tito menegaskan, penggunaan anggaran pada masa tanggap darurat dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung, sehingga pemerintah daerah tidak perlu menunggu proses pengadaan yang panjang.

"Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk penggunaan secara cepat. Itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini," kata Tito.

Untuk mempercepat realisasi anggaran, Kemendagri juga telah mengirimkan tim Inspektorat Jenderal untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. 

"Kami telah mengirimkan 4 tim untuk mendampingi cara penggunaannya agar semuanya cepat, sehingga langsung bisa menyentuh langsung ke masyarakat yang ada di pelosok-pelosok yang mungkin tidak tercapai oleh kekuatan dari pemerintah pusat," ujarnya.