Luhut Sebut Anggaran Bansos dari Rp 500 Triliun Cuma Separuh yang Tepat Sasaran!

• 

• Bisnis

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:34 WIB

Jakarta, VIVA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah terus melakukan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, melalui digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap bansos bisa tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut dalam keterangannya pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Dia pun membeberkan sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bansos tersebut. "Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujarnya.

Dalam upaya pembenahan ini, lanjut Luhut, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program itu merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan 3 pangkalan data utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Luhut mengatakan, konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan akurasi data penerima bansos.

“Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” kata Luhut.

Selain integrasi data, lanjut Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG, guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.

"Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” ujarnya.