7 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini menjadi sorotan luas. Pemerintah melalui Kementerian ESDM, menghentikan sementara aktivitas penambangan yang dianggap merusak lingkungan dan alam di sana.
Terhadap kondisi itu, Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memprihatinkan kondisi alam yang rusak di sana akibat penambangan nikel. Apalagi wilayah tersebut dikenal luas sebagai salah satu surga biodiversitas dunia. Maka merusak itu sama saja mengabaikan warisan alam Indonesia.
“Raja Ampat bukan sekadar wilayah geografis, tetapi aset ekologis dan pariwisata kelas dunia yang tidak tergantikan. Aktivitas pertambangan di kawasan ini sangat bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mencederai nilai-nilai pelestarian lingkungan,” Jelas Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Djihadul Mubarok, dalam keterangannya yang diterima VIVA, Senin 9 Juni 2025.
Penambangan nikel yang dilakukan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, dalam analisa MLH Muhammadiyah, berpotensi merusak ekosistem laut. Terutama terumbu karang dan kawasan konservasi lainnya yang sebenarnya menjadi daya tarik pariwisata bahari dari Indonesia timur.
Persoalan lain yan dikhawatirkan dan menjadi sorotan, jelas Djihadul, adalah masyarakat adat dan lokal, yang selama ini sudah hidup berdampingan dengan alam secara harmonis.
“Pembangunan ekonomi semestinya tidak boleh mengorbankan kekayaan hayati dan ketahanan sosial masyarakat. Jika sektor pariwisata lestari yang berwawasan lingkungan dikembangkan, Raja Ampat dapat menjadi sumber ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pertambangan yang eksploitatif,” tegas mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah, IMM itu.
Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah, untuk segera mengevaluasi dan menghentikan izin-izin pertambangan di kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan nasional, termasuk di Raja Ampat.
MLH PP Muhammadiyah juga mendorong masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan menolak model pembangunan yang destruktif.
Sebagai bagian dari gerakan dakwah lingkungan hidup yang berkemajuan, MLH PP Muhammadiyah menegaskan bahwa menjaga bumi adalah bagian dari amanat keimanan dan tanggung jawab moral untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas industri yang mengancam kelestarian alam harus dihentikan dan dikaji ulang secara kritis.
Halaman Selanjutnya
MLH PP Muhammadiyah juga mendorong masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan menolak model pembangunan yang destruktif.
