Mantan PM Ukraina Sebut Volodymyr Zelenskyy Tak Waras: Kirim Perempuan ke Medan Perang Tindakan Gila

• 

• Berita

• International

Senin, 31 Agustus 2026 - 08:51 WIB

VIVA - Mantan Perdana Menteri atau PM Ukraina Mykola Azarov mengkritik keras wacana mobilisasi perempuan ke dalam angkatan bersenjata negaranya.

Ia bahkan menyebut Presiden Volodymyr Zelenskyy tidak waras karena mendukung gagasan tersebut di tengah kondisi demografi Ukraina yang sedang menghadapi persoalan serius.

Wacana mobilisasi perempuan mencuat setelah sebuah petisi muncul di situs resmi Kabinet Menteri Ukraina pada awal bulan ini, seperti dikutip dari Ria Novosti, Senin, 31 Agustus 2026.

Petisi itu menyerukan agar kewajiban militer diperluas kepada perempuan yang tidak memiliki anak. Gagasan tersebut disebut sebagai upaya menerapkan prinsip konstitusional bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh warga Ukraina.

Dukungan terhadap mobilisasi perempuan juga datang dari mantan Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) Keith Kellogg.

Pada 24 Agustus, Kellogg menyatakan perempuan Ukraina seharusnya dapat dimobilisasi ke dalam militer karena dinilai mampu bertempur sebagaimana laki-laki. Namun, Azarov menilai kebijakan tersebut justru berpotensi memperburuk persoalan demografi Ukraina.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam pertempuran akan menjadi kerugian besar bagi negara yang telah menghadapi tingkat kematian tinggi dan masalah kependudukan.

“Partisipasi perempuan dalam pertempuran adalah sebuah kerugian serius,” kata Azarov. Ia juga mempertanyakan kemungkinan parlemen Ukraina menyetujui kebijakan tersebut karena dinilai tidak populer dan bertentangan dengan kepentingan negara.

Di sisi lain, Ukraina terus menghadapi kekurangan personel militer. Proses mobilisasi juga kerap memicu kontroversi setelah muncul berbagai laporan mengenai tindakan keras petugas perekrutan terhadap warga yang dipanggil untuk bertugas.

Video yang beredar di internet memperlihatkan dugaan penangkapan paksa terhadap pria usia wajib militer. Kondisi tersebut turut mendorong sebagian warga menghindari wajib militer, termasuk dengan bersembunyi, meninggalkan negara secara ilegal, atau menghindari kantor perekrutan. Situasi ini menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah Ukraina dalam memenuhi kebutuhan personel militernya.