4 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut delapan indikator Monitoring Corruption for Prevention (MCP) di Kabupaten Mimika Papua Tengah, menunjukkan skor yang rendah (merah).
Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelatihan Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Yonathan Demme Tangdilintin, yang ditunjuk pemerintah sebagai Penjabat (Pj) Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah.
“Bisa dibayangkan kalau merah itu tata kelola kurang baik, pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan publik itu diatur dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 dan ada peraturan pelaksanaannya, PP 96 tahun 2012,” kata Yonathan kepada wartawan, Jum’at 28 Februari 2025.
Yonathan yang belum genap tujuh minggu menjabat sebagai PJ Bupati Mimika ‘asal KPK’ menuturkan, bahwa dalam pelaksanaan dari undang-undang pelayanan publik, ada standar minimal pelayanan yang harus diberikan oleh aparatur pemerintahan, khususnya pada janji layanannya.
Namun sayangnya, meski secara formalitas ada bahkan juga tertera dalam maklumat layanan atau pelayanan, Yonathan mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan berbeda.
“Saya datang langsung ke seluruh OPD (organisasi perangkat daerah), misalnya ke puskesmas atau rumah sakit di pelosok, salah satunya di RSUD Tipe D Waa Banti, yang tenaga medis dan sarana-pra sarananya masih kurang,” ucap Yonathan.
“Bagaimana masyarakat dapat terlayani dengan baik jika OPD seperti itu. diingatkan bahwa pelayanan publik yang baik di bidang kesehatan adalah bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. (Kondisi) OPD lainnya juga begitu,” jelas Yonathan.
Yonathan menyebut angka atau ‘rapor merah’ pada MCP KPK di Kabupaten Mimika, tertera pada delapan area intervensi, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD serta optimalisasi pajak.
Melihat fakta ini, Yonathan mengaku langsung mengeluarkan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 03 Tahun 2025 tentang pelaksanaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (PADI) yang wajib diikuti oleh seluruh ASN guna memberikan penguatan integritas dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
“Selain untuk mengedukasi dan menanamkan pemahaman yang utuh, kita lakukan sebagai upaya membentuk ASN di Mimika BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang antikorupsi,” tutur Yonathan.
Yonathan mengaku dirinya ‘menggandeng’ tokoh-tokoh religi dan spiritual, untuk mengentalkan semangat Ber-AKHLAK dan antikorupsi dalam diri setiap ASN di lingkungan Pemkab Mimika.
Pria yang akan segera kembali bertugas di KPK, setelah MK mengeluarkan ketetapan pemenang pesta demokrasi rakyat, dan telah ditindaklanjuti juga melalui keputusan KPU Kabupaten Mimika terkait keputusan pemenang Pilkada Mimika ini, meyakini jika religiusitas dan spiritualitas sejatinya dapat mengingatkan para ASN jika Tuhan itu ada dan mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan, di mana semua pada akhirnya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
“Saya berharap, setiap penyelenggara negara termasuk para ASN di sini membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan (menjauhkan kultur/budaya KKN) dalam menjalankan tugas serta kewajiban, guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Mimika, layaknya tujuan bernegara yang termakjub dalam mukadimah UUD 1945,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
“Bagaimana masyarakat dapat terlayani dengan baik jika OPD seperti itu. diingatkan bahwa pelayanan publik yang baik di bidang kesehatan adalah bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. (Kondisi) OPD lainnya juga begitu,” jelas Yonathan.
