3 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Kelompok Kerja Etika Bisnis dan Tata Kelola (Business Ethics and Governance Working Group - BEGWG) dari UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) mengadakan pertemuan pada 28 Februari 2025 di PPM Manajemen.
Diskusi bertajuk "Working with Government Officials" ini membahas peluang dan tantangan dalam membangun hubungan bisnis dan pemerintah yang transparan serta berbagi praktik terbaik dalam tata kelola yang beretika.
Acara ini merupakan sesi ketiga BEGWG dan diselenggarakan oleh PPM Manajemen, PT Medco Energi Internasional Tbk, serta IGCN.
Salah satu agenda utama dalam diskusi ini adalah pemaparan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait strategi pencegahan korupsi dan langkah-langkah membangun hubungan profesional antara sektor bisnis dan pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Yayasan PPM, Tjahjono Soerjodibroto, menekankan pentingnya dunia usaha dalam mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. "Diskusi ini merupakan langkah penting untuk semakin memperkuat komitmen dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih berdaya saing dan berintegritas," ujarnya, dikutip Sabtu 1 Maret 2025.
Direktur Eksekutif IGCN, Josephine Satyono, juga menyoroti pentingnya tata kelola yang beretika dalam interaksi bisnis dan pemerintah. "Perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dalam interaksi tersebut akan lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan dan memiliki manajemen risiko yang lebih baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK, Dian Rachmawati, memaparkan berbagai potensi korupsi dalam korporasi dan strategi pencegahannya. Ia juga menjelaskan peraturan yang berlaku serta peran KPK dalam mengawasi interaksi bisnis dan pemerintah.
Diskusi ini turut menghadirkan pengalaman dari sektor energi melalui Ronny Siahaan, Head of Corporate Audit & Compliance MedcoEnergi. "Penerapan protokol perusahaan yang transparan dan akuntabel sangat membantu kelancaran operasional bisnis serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi," ungkapnya.
Sebagai penutup, Direktur PT Binaman Utama-PPM Manajemen, Aditayani Indra Kukila, menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal hubungan bisnis dan pemerintah yang etis. Sesi ini diharapkan dapat memperkuat sistem integritas dan tata kelola yang lebih baik di sektor bisnis Indonesia.
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK, Dian Rachmawati, memaparkan berbagai potensi korupsi dalam korporasi dan strategi pencegahannya. Ia juga menjelaskan peraturan yang berlaku serta peran KPK dalam mengawasi interaksi bisnis dan pemerintah.
