Menko Polkam Pastikan Penegakan Kasus Korupsi Dilakukan secara Profesional dan Transparan: Percaya Aparat Penegak Hukum!

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:15 WIB

Jakarta, VIVA –  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah mendukung dan mengawal penuh proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.

Pemerintah memastikan setiap penanganan perkara, termasuk dalam kasus korupsi, akan dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Djamari mengingatkan agar seluruh aparat penegak hukum tetap mengutamakan profesionalisme, memperkuat koordinasi, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan masing-masing institusi.

"Tidak perlu ada suasana yang memanas. Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati," tegas Menko Polkam, Jumat, 10 Juli 2026.

Pemerintah juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi maupun narasi yang berpotensi memicu kegaduhan di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpancing oleh berbagai opini yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menurut Djamari, proses penegakan hukum harus diberi ruang untuk berlangsung secara independen, profesional, dan transparan tanpa tekanan ataupun intervensi dari pihak mana pun.

Ia juga mengajak masyarakat menyikapi meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai perkara dugaan korupsi secara proporsional.

Banyaknya kasus yang berhasil diungkap, kata dia, bukan berarti praktik korupsi semakin meluas, melainkan menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Selama ini korupsi memang menjadi tantangan bangsa. Yang membedakan saat ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya."

Djamari mengingatkan masyarakat agar tidak mempertentangkan satu institusi penegak hukum dengan institusi lainnya. Menurutnya, seluruh aparat negara merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang saling melengkapi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya bersih-bersih di seluruh lembaga negara. Mari kita kawal proses hukum secara objektif, hormati asas praduga tak bersalah, dan hindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi."