Mualem Bilang Pemulihan Pascabencana di Aceh Baru 30%: Infrastruktur dan Jembatan Belum

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 26 Mei 2026 - 00:02 WIB

Jakarta, VIVA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melaporkan proses pemulihan pascabencana di wilayah Aceh hingga saat ini baru mencapai sekitar 25 hingga 30 persen. Ia menegaskan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah daerah terdampak.

“Banyak (yang belum terpenuhi). Infrastruktur belum, jembatan belum. Sekolah-sekolah dan sebagainya lagi,” kata Mualem kepada wartawan, Senin, 25 Mei 2026.

Mualem menilai pemadaman total (blackout) di wilayah Sumatra turut memperparah kondisi pemulihan di Aceh.

"Ya saya rasa masuk kategori parah gitulah. Karena jalan lintasan nasional aja dapat kena antre ya," ungkapnya.

Kendati demikian, Mualem memastikan kondisi listrik di wilayah terdampak kini telah kembali normal.

“Sudah normal,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan, penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera kini memasuki fase pemulihan permanen atau rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).

Dalam rapat tersebut, Mendagri melaporkan perkembangan penanganan pascabencana sekaligus rencana tindak lanjut pemerintah melalui penyusunan Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

“Saya melaporkan dua hal, yang pertama adalah mengenai update situasi, yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehab dan rekon pascabencana di tiga provinsi Sumatera,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen. Menurutnya, fase tanggap darurat telah berjalan cukup baik dengan keterlibatan seluruh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), serta dukungan berbagai pihak.

Ia mengungkapkan, pelayanan pemerintahan di daerah terdampak kini telah kembali berjalan. Aktivitas pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa yang sebelumnya sempat terganggu kini berangsur normal, meskipun sebagian masyarakat terdampak masih tinggal di hunian sementara (huntara) atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Selain itu, layanan dasar seperti listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, hingga Puskesmas juga telah kembali beroperasi. Pemerintah hanya masih menghadapi kendala di sejumlah desa terisolasi akibat akses jalan yang terdampak longsor.