Muzani: Urusan Reshuffle Kabinet Itu Kewenangan Presiden

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 7 Oktober 2025 - 17:08 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan urusan reshuffle menteri Kabinet Merah Putih merupakan kewenangan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Muzani merespons soal kemungkinan terjadinya reshuffle menteri jelang satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Semua itu kewenangan Presiden. Saya tidak memahami dan belum mengikuti dengan detail," ucap Muzani kepada wartawan di Kantor BPK, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Oktober 2025.

Untuk diketahui, selama hampir satu tahun menjabat, Presiden Prabowo telah melakukan perombakan menteri atau reshuffle kabinet sebanyak tiga kali. Reshuffle pertama dilakukan Prabowo pada Februari 2025 lalu. 

Pada reshuffle pertama ini, Prabowo mengganti Satryo Brodjonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dengan Brian Yuliarto.

Reshuffle kedua dilakukan pada 8 September 2025. Saat itu, Prabowo mengganti sejumlah menteri, di antaranya Menteri Keuangan yang semula dijabat Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa, Budi Arie Setiadi dari Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono.

Kemudian, Abdul Kadir Karding dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diganti oleh Mukhtarudin. 

Prabowo juga mereshuffle Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. Lalu, melantik Menteri-Wakil Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pada 17 September 2025, Prabowo melakukan reshuffle ketiga. Sejumlah nama juga dilantik untuk mengisi jabatan yang masih kosong. 

Mereka yang dilantik yaitu Djamari Chaniago sebagai Menko bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Prabowo juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Sonny Sanjaya dan Nanik S Dayang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP), M Qodari.