Netanyahu Pecat Menhan dan Panglima Tertinggi Demi UU Wajib Militer Haredi

• 

• Berita

• Dunia

Kamis, 5 Juni 2025 - 08:35 WIB

Tel Aviv, VIVA – Rekaman percakapan pribadi yang bocor mengungkap langkah kontroversial Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam mendorong pengesahan undang-undang yang membebaskan Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) dari wajib militer. 

Dalam rekaman yang disiarkan Saluran 13 Israel pada Rabu, 4 Juni 2025, Netanyahu disebut memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Umum Herzi Halevi demi membuka jalan bagi legislasi tersebut.

"Kita perlu menyelamatkan tidak hanya Negara Israel, tetapi juga dunia Torah, dan itu adalah sesuatu yang sangat saya yakini," kata Netanyahu dalam percakapan dengan seorang rabi senior.

Netanyahu menuding Gallant dan Halevi sebagai penghalang utama proses legislasi.

"Ketika Menteri Pertahanan menentang Anda dan Kepala Staf menentang Anda, Anda tidak dapat bergerak maju. Sekarang kita dapat bergerak maju,” tegasnya dikutip dari ANews pada Kamis, 5 Juni 2025.

Ia mengklaim telah mengambil kendali penuh atas proses legislasi dan aktif berkoordinasi dengan Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Yuli Edelstein. 

“Saya berbicara ‘sekitar 20 kali’ dengannya untuk mendorong lebih banyak diskusi,” ujarnya lagi dalam rekaman.

Netanyahu menyebut militer kini tengah menyiapkan mekanisme integrasi rekrutan Haredi sambil mempertahankan gaya hidup keagamaan mereka. 

“Masuk sebagai Haredim dan keluar sebagai Haredim. Karena kami mengganti kepala staf dan menteri pertahanan yang telah memblokir (aturan) ini sepanjang periode, kami kini dapat bergerak maju dengan keamanan dan profesionalisme yang lebih besar,” katanya, menekankan agar mereka tidak tersekularisasi.

Rekaman ini muncul di tengah krisis politik yang membayangi koalisi Pemerintahan Netanyahu. 

Partai-partai ultra-Ortodoks mengancam akan menarik dukungan jika rancangan Undang-undang tersebut tidak segera diloloskan.

Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa tekanan datang langsung dari para rabi Haredi yang memerintahkan partai-partai keagamaan untuk mundur jika tuntutan mereka diabaikan.

Komunitas Haredi, yang mencakup sekitar 13 persen dari populasi Israel, selama ini mendapat penangguhan wajib militer atas dasar studi keagamaan. Namun, sejak Mahkamah Agung Israel memutuskan pada Juni lalu bahwa mereka harus ikut dinas militer, ketegangan meningkat tajam. 

Putusan tersebut juga melarang pendanaan publik untuk lembaga pendidikan agama yang menolak tunduk pada aturan.

Haredi menolak dinas militer, karena meyakini bahwa mempelajari Taurat adalah kewajiban utama mereka. Mereka juga khawatir integrasi ke dalam masyarakat sekuler akan menggerus identitas keagamaan dan kohesi komunitas.

Oposisi pun menuduh Netanyahu menggunakan Undang-undang ini untuk memuaskan mitra koalisi demi mempertahankan kekuasaan. 

Gallant juga diberhentikan pada November 2024, sementara Halevi mundur pada Maret lalu. Keduanya mundur setelah menentang kebijakan ini.

Krisis ini terjadi di tengah sorotan dunia terhadap aksi militer Israel di Gaza. Sejak Oktober 2023, lebih dari 54.600 warga Palestina, mayoritas wanita dan anak-anak tewas akibat serangan brutal militer Israel.