Pedagang Ikan Direlokasi ke Lokbin Kramat Jati, Pramono Gratiskan Retribusi Selama 6 Bulan

• 

• Berita

• Metro

Selasa, 1 September 2026 - 22:14 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan bagi pedagang yang direlokasi ke Lokasi Binaan (Lokbin) Pasar Ikan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memutuskan membebaskan biaya retribusi bagi para pedagang selama enam bulan. Kebijakan tersebut diberikan agar pedagang tetap dapat mencari nafkah setelah dipindahkan dari lokasi sebelumnya.

“Kami sudah memutuskan, selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik, maka untuk tempat ini, Lokbin yang ada di Kramat Jati bagi para pedagang, selama enam bulan kami beri retribusi atau iurannya kami gratiskan,” kata Pramono usai meninjau lokasi tersebut, Selasa malam, 1 September 2026.

Setelah masa pembebasan retribusi berakhir, pedagang akan dikenakan biaya sebesar Rp180.000 per bulan. Jika dihitung harian, biaya tersebut sekitar Rp6.000 per hari.

Selain memberikan keringanan biaya, Pemprov DKI juga mendorong agar keberadaan Lokbin Kramat Jati diketahui masyarakat luas. Pramono meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta ikut membantu menyosialisasikan lokasi tersebut.

“Karena pemindahan ini banyak orang yang mungkin belum tahu, maka saya minta kepada Dinas Kominfotik untuk dibantu menyampaikan kepada publik bahwa silakan belanja di tempat ini karena ini terbuka,” ujar Pramono.

Pramono juga memastikan fasilitas di Lokbin Kramat Jati akan dibenahi agar pedagang dan pembeli merasa lebih nyaman. Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian di antaranya saluran air dan sirkulasi udara.

Dia juga meminta lokasi tersebut dilengkapi kipas angin untuk meningkatkan kenyamanan pedagang saat beraktivitas.

Penataan Lokbin Kramat Jati diharapkan dapat menciptakan kawasan perdagangan yang lebih rapi dan nyaman, sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik tanpa menghilangkan kesempatan pedagang untuk mencari penghasilan.

Sebelumnya, Pramono menginstruksikan penataan kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, termasuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan dan membuat kawasan tersebut terlihat kumuh. (Ant)