Pemda Diperbolehkan Gelar Kegiatan di Hotel, Wagub Rano Bilang Begini

1 day ago 2

Rabu, 11 Juni 2025 - 08:29 WIB

Jakarta, VIVAWakil Gubernur Jakarta Rano Karno mensyukuri kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri yang merelaksasi kebijakan efisiensi dengan memperbolehkan mengadakan kegiatan-kegiatan di hotel.

“Kita bersyukur Alhamdulillah, kesannya kalau saya baca dari kebijakan Kemendagri juga kayaknya hotel sudah boleh dilakukan untuk kegiatan rapat,” ujar Rano seperti dikutip, Rabu, 11 Juni 2025.

Rano menilai dengan diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel-hotel bisa menstimulus operasional hotel, sehingga bisa membuat ekonomi terus berjalan.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno

Photo :

  • VIVA.co.id/Fajar Ramadhan

“Artinya pemerintah pusat berarti tahu bahwa memang kita harus memberikan stimulus untuk pergerakan hotel supaya kunjungan bisa bertambah, ruangan bisa terpakai dengan itu kan artinya ekonomi berkembang,” ucap Rano.

Meski begitu, Rano tetap menyampaikan untuk tidak menilai segala rapat bisa digelar di hotel. Dia juga meminta untuk kegiatan di hotel yang menyertakan ratusan orang atau memerlukan waktu beberapa hari untuk kegiatannya. Dia meminta untuk lebih mengutamakan rapat di ruangan kantor untuk lebih efektif.

“Kalau rapat cuma 10 orang ngapain di hotel, kan di kantor bisa, tentu jumlah besar ya mungkin memerlukan 100-200 orang. Ya kalau kantor ada ruangan ya tentu efektif di situ,” kata Rano.

“Tapi kan kalaupun rapat itu di hotel bukan hanya masalah tempatnya. Tapi biasanya mungkin memerlukan 2 hari, 3 hari ada rapat segala macam, seminar, seperti itulah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk menggelar kegiatan di hotel ataupun restoran.

Kebijakan efisiensi anggaran dinilai bukan berarti melarang kegiatan rapat ataupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Hotel Lombok Raya, Rabu, 4 Juni 2025, yang mengusung tema “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”

Tito mengatakan, pertemuan di hotel ataupun restoran dapat dilakukan sepanjang kegiatannya benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Adapun langkah tersebut juga untuk menghidupkan sektor hospitality.

Mantan Kapolri itu mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi.

“Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar Mendagri Tito Karnavian, dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis, 5 Juni 2025.

Dia melanjutkan, pengurangan anggaran untuk melaksanakan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi. Meski begitu, pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut.

Halaman Selanjutnya

Kebijakan efisiensi anggaran dinilai bukan berarti melarang kegiatan rapat ataupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.

Halaman Selanjutnya

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |