Pemerintah Tambah Saham Freeport 12%, Bahlil Ungkap Alasannya

• 

• Bisnis

Jumat, 24 Oktober 2025 - 20:02 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkap alasan pemerintah menambah saham milik Indonesia di PT Freeport Indonesia. Menurutnya penambahan saham jadi 12 persen merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Namun, ia menyebut penambahan saham itu bakal dilakukan tahun 2041 saat kontrak tambang Freeport habis.

"Kemarin pembahasan untuk dilakukan penambahan saham pemerintah, saham kita sekarang kan ada 51 persen. Kita dalam pemerintahan sebelumnya pun saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Nah atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo kita menambah 12 persen. Dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah tapi ini terjadi setelah 2041," ucap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Oktober 2025.

Ia mengatakan kegiatan operasional tambang Freeport harus tetap berjalan. Ia mencontohkan, produksi konsentrat tembaga-emas yang terjadi saat ini merupakan hasil eksplorasi tahun 2003-2004, dengan puncak produksi yang akan mengalami penurunan di tahun 2035.

"Kenapa? Karena produksi sekarang yang ada di Freeport Itu hasil eksplorasi 2003-2004. Eksplorasi di underground Itu paling cepat, itu 10 tahun dan peak daripada produksi kita yang ada sekarang Itu peak-nya 2035, 2035 habis itu turun," ujar Bahlil.

Ia mengaku pembicaraan terkait penambahan saham harus dilakukan secepatnya. "Kalau tidak segera kita lakukan pembicaraan, perpanjangan, dan eksplorasi lagi, maka kita akan kehilangan waktu," kata Bahlil.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menegaskan, meskipun hasil negosiasinya masih harus difinansiasi, namun penambahan kepemilikan saham pemerintah Indonesia sebesar 12 persen di PT Freeport-McMoRan, akan dilakukan secara 'free of charge' alias gratis.

"Implementasinya akan terus difinalisasi. Tapi dari hasil negosiasi kami, kita akan mendapatkan penambahan saham 12 persen secara free of charge, jadi tidak ada biaya sama sekali," kata Rosan di JICC Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Karenanya, Rosan memastikan bahwa saat ini pemerintah masih berupaya menyusun rincian kesepakatan soal adanya penambahan kepemilikan saham di entitas tambang tersebut.