4 weeks ago
23
Hanoi, VIVA – Vietnam tengah melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur pemerintahannya. Negara ini diketahui memangkas jumlah kementerian dan mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) demi bisa menghemat anggaran hingga miliaran dolar.
Reformasi ini menjadi salah satu agenda utama To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang baru menjabat setengah tahun, usai menggantikan pendahulunya yang meninggal dunia. To Lam menegaskan, bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten.
"Jika ingin tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," ujarnya pada Desember lalu, seperti dikutip dari RFI, Rabu, 12 Februari 2025.
Rencana ini, mencakup pemangkasan jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22. Sektor yang terkena dampak langsung, termasuk media, kepolisian, militer, dan pegawai negeri sipil.
Presiden Vietnam Terpilih Luong Cuong (kiri).
Selain itu, hampir dua juta pegawai sektor publik yang tercatat pada 2022, sekitar 20 persen akan kehilangan pekerjaannya dalam lima tahun ke depan. Sebanyak 100.000 pegawai sudah dipastikan akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini, tetapi masih belum jelas bagaimana pemangkasan yang lebih besar akan dilakukan. Beberapa pegawai bahkan sudah menerima surat pemberitahuan.
Di lain sisi, Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1 persen pada 2024, dan menargetkan kenaikan hingga 8 persen tahun ini. Namun, ada kekhawatiran bahwa negara ini bisa terdampak kebijakan tarif perdagangan dari pemerintahan baru Donald Trump di AS.
Banyak yang melihat, birokrasi yang terlalu besar di negara ini merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan kampanye anti-korupsi yang memperlambat transaksi bisnis. Pemerintah pun berharap reformasi ini bisa menghemat sekitar 4,5 miliar dolar AS atau setara Rp72 triliun dalam lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan pesangon diperkirakan melebihi 5 miliar dolar AS atau Rp80 triliun.
Penyederhanaan birokrasi, sebenarnya sudah menjadi wacana Partai Komunis selama hampir satu dekade, tetapi To Lam kini menjalankannya lebih cepat dari perkiraan. Bersamaan dengan itu, dia juga semakin gencar dalam kampanye anti-korupsi yang telah menjerat banyak pejabat tinggi, termasuk dua mantan presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.
Beberapa pihak menilai langkah ini bukan sekadar upaya bersih-bersih, tetapi juga cara To Lam memperkuat posisinya menjelang Kongres Partai Komunis pada 2026. Meski begitu, reformasi besar-besaran ini juga dinilai dapat menimbulkan kekacauan dalam jangka pendek dan memengaruhi stabilitas Vietnam yang selama ini cukup terjaga.
Transparency International sendiri telah menempatkan Vietnam di peringkat 83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Sementara itu, beberapa pegawai yang terdampak, mempertanyakan transparansi pemecatan yang terjadi.
Halaman Selanjutnya
Banyak yang melihat, birokrasi yang terlalu besar di negara ini merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan kampanye anti-korupsi yang memperlambat transaksi bisnis. Pemerintah pun berharap reformasi ini bisa menghemat sekitar 4,5 miliar dolar AS atau setara Rp72 triliun dalam lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan pesangon diperkirakan melebihi 5 miliar dolar AS atau Rp80 triliun.
