Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menjelaskan maksud kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah pihak yang disebut sebagai pakar.
Pigai meminta para pakar tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi penilaian yang disampaikan harus objektif. Menurut dia, kritik terhadap kekurangan pemerintah tetap diperlukan, namun capaian dan manfaat program juga perlu disampaikan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah," ujarnya, dikutip Rabu, 23 September 2026.
Pigai bahkan mengatakan kritik dapat disampaikan hingga meminta seorang menteri turun dari jabatannya. Namun, ia meminta penilaian tersebut tetap mempertimbangkan capaian pemerintah.
"Sampai disuruh menterinya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu harus dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif," katanya.
Pernyataan Pigai disampaikan saat merespons polemik setelah Prabowo menyinggung sejumlah pakar dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat, 18 September 2026. Saat itu, Prabowo mengkritik pihak yang menurutnya menggunakan label kepakaran tetapi menyampaikan tudingan yang ia sebut sebagai fitnah.
Prabowo juga menyampaikan pernyataan, "saking pintarnya jadi goblok", saat menyinggung pakar yang menjadi sorotannya. Ia kemudian menekankan pentingnya kejujuran intelektual bagi seorang cendekiawan.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Mahfud MD. Dalam konteks itu, Pigai menegaskan kritik Presiden tidak ditujukan kepada seluruh pakar.
Pigai mengaitkan kelompok yang dimaksud dengan istilah pasca-kebenaran atau post-truth. Menurut dia, istilah tersebut merujuk pada pihak yang dianggap mengabaikan kebenaran dan membentuk narasi berbeda.
"Ini hanya 'post-truth' aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. 'Post-truth', ya. 'Post-truth' itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan," ujar Pigai.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ia kembali menegaskan agar pernyataan Prabowo tidak dimaknai sebagai generalisasi terhadap seluruh kalangan pakar.
"Oleh karena itu, tidak bisa semuanya dianggap generalisir bahwa yang dikritik itu untuk semua. Tidak, hanya 'post-truth' saja. Yang pasca-kebenaran, yang meniadakan kebenaran, yang bermain media sosial," katanya.
Halaman Selanjutnya
Menurut Pigai, kepakaran juga perlu dibedakan dari aktivitas partisan atau keterlibatan seseorang dalam perdebatan politik. Ia menilai pandangan seorang ahli dapat berpengaruh terhadap kebijakan sekaligus opini masyarakat sehingga penilaian terhadap kebijakan harus dilakukan secara objektif.

4 hours ago
1





















