Polri Minta Tambah Anggaran Rp66 Triliun, Salah Satunya untuk Penanganan Rusuh Massa

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 1 September 2026 - 16:03 WIB

Jakarta, VIVA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran Rp66 triliun meski telah mendapat Pagu Anggaran 2027 sebesar Rp139,19 triliun. 

Usulan penambahan anggaran itu akan digunakan untuk menunjang sejumlah kebutuhan Polri seperti penanggulangan bencana, rusuh massa, dan pengamanan VVIP.

Hal tersebut disampaikan Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat saat membacakan paparan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Raker bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026.

"Pagu anggaran Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan. Polri memperoleh alokasi sebesar Rp139,19 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp6,86 triliun atau 4,70% dibandingkan alokasi anggaran tahun anggaran 2026 sebesar Rp146,05 triliun," kata Wahyu.

Penambahan anggaran itu, kata Wahyu, untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp61,11 triliun, belanja barang Rp30,93 triliun, dan belanja modal sebesar Rp47,14 triliun. 

Selain itu, Polri mengalokasikan sebesar Rp832,15 miliar untuk mendukung program prioritas nasional tahun 2027.

"Sebagian besar anggaran tersebut berada pada program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri sebesar Rp762,06 miliar, sedangkan sisanya tersebar pada empat program lainnya," tuturnya.

Lebih lanjut, dia berkata, kebutuhan ideal anggaran Polri tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp178,69 triliun. Pada tahap penetapan pagu indikatif, kata dia, Polri memperoleh sebesar Rp118 triliun atau terpenuhi sekitar 66%. Sementara tahap penetapan pagu anggaran, alokasi meningkat sekitar Rp21,19 triliun menjadi Rp139,19 triliun.

"Namun kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal sumber rupiah murni. Di sisi lain, belanja barang operasional mengalami penurunan sekitar Rp5,05 triliun dibandingkan alokasi anggaran tahun anggaran 2025," ungkapnya.

Kendati demikian, dia berkata, penurunan belanja barang tersebut berdampak langsung pada dukungan operasional Polri seperti, bahan bakar minyak dan pelumas, biaya listrik, pemeliharaan gedung dan almatsus, serta perlengkapan perorangan.

"Selain itu terdapat tunggakan anggaran BMP dan listrik, kebutuhan operasional daerah otonomi baru dan satker baru, kebutuhan rekrutmen dan pendidikan personil, serta dukungan untuk penanggulangan bencana, rusuh massa, dan pengamanan VVIP. Kondisi inilah yang menjadi dasar perlunya penguatan kembali alokasi belanja barang Polri," tutur dia.