Prabowo Diminta Lakukan Hal Ini Atasi Anjloknya Rupiah dan IHSG

• 

• Bisnis

Minggu, 24 Mei 2026 - 21:00 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri mempertanyakan keefektifan langkah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pejabat era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menilai, langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo tersebut, tidak akan bisa mengatasi terus merosotnya rupiah dan IHSG. 

"Kalau menurut saya, pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo sebagai tonggak kepemimpinan tertinggi, harusnya mulai melakukan pembenahan secara konkrit pada aspek-aspek yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG," kata Didin pada awak media, Minggu 24 Mei 2026.

Salah satunya, menurut Didin, pemerintah harusnya melakukan pembenahan tata kelola MBG dan KDMP agar makin tepat sasaran dan efisien.

"Sehingga ruang fiskal makin luas dan defisit APBN turun. Dan pembenahan tata kelola itu akan menghindari tumpukan utang luar negeri," ujarnya. 

Ia pun mendorong pemerintah untuk membenahi tata kelola pasar modal, yang penuh dengan aksi 'goreng menggoreng' yang dilakukan oleh kalangan pemain besar. 

"Hal ini penting dilakukan, untuk mendapatkan kembali trust dari dalam maupun luar negeri terhadap pasar modal, sebagai wahana peningkatan modal dan industrial baik korporasi nasional besar maupun UMKM serta asing," ujarnya.

Didin pun mengingatkan pemerintah untuk menjaga 'iklim' pasar modal dan perbankan, sehingga bisa mendorong peningkatan capital inflow (invetasi portopolio) yang sehat.

"Langkah ini akan membantu Indonesia, untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian geoekonomi-politik global," kata Didin.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan pejabat era Presiden ke-6 RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 22 Mei 2026. 

Para pejabat era SBY yang hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, Menteri PPn/Kepala Bappenas 2005-2009 Paskah Suzetta, Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, dan Duta Besar Indonesia untuk China 2005-2009, Sudrajat.

"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut.