Pramono Masih Dilema Mau Hilangkan Jalur Sepeda atau Tidak

3 hours ago 3

Kamis, 20 Agustus 2026 - 14:19 WIB

Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku akan mempertimbangkan keputusan terkait jalur sepeda di Jakarta dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan untuk menghilangkan atau mengelola jalur tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Pram itu, terdapat dua kubu pendapat masyarakat soal jalur sepeda. Rata-rata komunitas pesepeda meminta agar jalur tersebut dipertahankan, sementara masyarakat umum meminta agar jalur itu dihilangkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Memang ada usulan. Kalau usulannya dari komunitas sepeda, salah satunya Bike to Work, mereka sebenarnya meminta itu dipertahankan. Tapi usulan dari masyarakat merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan menggunakan motor,” kata Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

Oleh sebab itu, Pramono mengaku harus mempertimbangkan kembali keputusan tersebut secara matang karena ia juga merupakan pesepeda.

Kendati demikian, dia tidak ingin hal tersebut mempengaruhi keputusannya terkait jalur sepeda di ibu kota.

“Supaya tidak terkesan bahwa karena saya hobi bersepeda, nggak mau menggunakan jalur itu karena memang cara saya bersepeda menggunakan road bike, dan itu biasanya hari libur atau hari Sabtu pagi, jadi akan saya putuskan kemudian mengenai hal tersebut,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan jalur sepeda setelah adanya usulan penghapusan jalur tersebut lantaran dinilai tidak efektif karena kerap digunakan oleh kendaraan bermotor, terutama pada jam sibuk.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia menilai keberadaan jalur sepeda penting untuk mendukung sistem transportasi yang ramah lingkungan sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

Dia juga beranggapan sepeda memiliki peran penting dalam sistem transportasi perkotaan karena tidak menghasilkan polusi dan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat. (Ant)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo

Pramono Minta ASN Pelayanan Publik Tak WFH

Kebijakan WFH tersebut merupakan tindak lanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap keputusan atau arahan dari pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara.

img_title

VIVA.co.id

18 Agustus 2026

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |