Pulihkan Hak Sipil Korban Gempa NTT, Dukcapil Terbitkan 3.055 Dokumen Kependudukan

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 27 Agustus 2026 - 19:24 WIB

Jakarta, VIVA – Penanganan dampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bergerak cepat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 3.055 dokumen kependudukan milik warga terdampak bencana berhasil diterbitkan ulang hingga Selasa 25 Agustus 2026. Angka ini terus bertambah karena pelayanan di lapangan masih terus  berlangsung 

Gempa bermagnitudo 7.7 SR yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, NTT pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB tersebut menyebabkan lebih dari 100 orang lebih meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, lebih dari 180 ribu warga mengungsi. 

Untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di NTT, Ditjen Dukcapil Kemendagri membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT yang diterjunkan di 7 Kabupaten, mulai tanggal 24 Agustus 2024.

Selama 2 hari pelaksanaan jemput bola layanan Adminduk di lokasi bencana, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

Tim Tanggap Darurat Ditjen Dukcapil yang didukung penuh Dinas Dukcapil setempat yang diterjunkan secara serentak di 7 kabupaten terdampak, yakni di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, pemulihan dokumen administrasi kependudukan di lokasi bencana menjadi kebutuhan mendesak agar warga pengungsi tidak kehilangan hak-hak dasarnya. 

"Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya," ujar Teguh di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu 26 Agustus 2026.

Langkah jemput bola ini juga menjadi solusi atas lumpuhnya sebagian layanan Dukcapil di daerah akibat gempa. Di beberapa kabupaten, ruang server kantor Dukcapil ambruk, sejumlah komputer, printer, dan alat perekam KTP-el rusak berat, sementara jaringan listrik dan internet di beberapa kecamatan sempat terputus total sehingga akses layanan ke kantor kecamatan tidak dapat dilakukan. 

Kondisi inilah yang mendasari Ditjen Dukcapil membawa langsung peralatan portabel dan jaringan internet satelit ke tengah lokasi pengungsian, alih-alih menunggu warga datang ke kantor yang justru banyak yang tidak lagi bisa beroperasi normal.