Purbaya Bakal Perkuat Koordinasi KSSK untuk Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

• 

• Bisnis

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:10 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya bakal memperkuat koordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), guna menstabilkan kembali nilai tukar rupiah.

Meskipun, Dia mengaku saat ini masih menghormati langkah intervensi Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar.

“Itu kan yurisdiksi bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Kami lakukan rapat berkala secara normal saja. Tapi, kalau kami melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kami akan lakukan,” kata Purbaya di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar, alih-alih kinerja perekonomian nasional. Purbaya menilai, banyak isu dan spekulasi negatif yang beredar di kalangan pelaku pasar.

Termasuk kabar bahwa dia meminta perbankan melakukan simulasi atau stress test terhadap nilai tukar rupiah, apabila kondisinya melampaui level Rp 18.000 per dolar AS.

“Kalau kita lihat, kan tiba-tiba saja pelemahannya satu-dua hari ini, karena ada isu macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau Rp 18.000 lebih. Jadi, banyak isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif," ujar Purbaya.

Dia memastikan akan fokus pada tugas utamanya menjaga fundamental perekonomian nasional, melalui berbagai langkah intervensi kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan.

Sebab, Purbaya meyakini bahwa fundamental ekonomi yang kuat, merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka panjang.

“Supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Untuk saya fokusnya di situ,” kata Purbaya.

Di sisi lain, BI juga terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah. Bahkan mulai 2 Juni 2026, BI juga telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$25.000 per pelaku per bulan.

Selain itu, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema local currency transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar. (Ant).