Purbaya Diminta Segera Mitigasi Risiko APBN dari Harga Minyak Tembus US$100 hingga Penguatan Dolar AS

• 

• Bisnis

Selasa, 10 Maret 2026 - 11:16 WIB

Jakarta, VIVA –  Pemerintah diminta segera melakukan langkah mitigasi fiskal guna merespons lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran.

Diketahui, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tersebut telah mendorong harga minyak dunia menembus di atas US$100 per barel sejak Minggu (8/3/2026). Pada saat yang sama, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat nilai tukar rupiah menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin kemarin.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji mengungkapkan, kombinasi lonjakan harga minyak dan penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama pada pos subsidi energi yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.

“Lonjakan harga minyak dunia di atas US$100 per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi,” ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa 10 Maret 2026.

Sarmuji mengingatkan bahwa penguatan dolar AS juga membawa konsekuensi langsung terhadap posisi utang luar negeri Indonesia. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, nilai kewajiban utang yang berdenominasi dolar otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah.

“Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah,” katanya.

Lebih lanjut dia meminta Kementerian Keuangan segera melakukan simulasi berbagai skenario agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin muncul apabila kondisi global tersebut berlanjut.

“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi,” katanya.

Sarmuji juga menekankan bahwa langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi, mengingat dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan,” tegasnya.