3 weeks ago
15
Bogor, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya tidak akan ikut serta dalam menanggung utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menggunakan APBN, sebagaimana yang sempat diusulkan oleh pihak Danantara Indonesia.
Menkeu mengaku jika dirinya pun belum menerima secara langsung usulan tersebut dari pihak Danantara. Menurutnya, KCIC yang berada di bawah Danantara semestinya juga sudah memiliki mekanisme dan strategi tersendiri, dalam mengurus masalah utang dan pembiayaan tersebut.
Terlebih, seluruh dividen BUMN yang nilainya bisa mencapai Rp 80 triliun, kini sudah langsung masuk ke Danantara dan tidak lagi masuk ke penerimaaan negara dalam bentuk PNBP.
"Harusnya mereka ke situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak, semua (masuk) ke kita lagi termasuk dividennya," kata Purbaya dalam telekonferensi di acara Media Gathering 'Kupas Tuntas APBN 2026' di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
"Ini kan katanya mau dipisahin antara swasta sama government. Jangan kalau giliran enak (buat) swasta, sementara kalau enggak enak (dikasih ke) government," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto menegaskan, utang proyek KCJB termasuk pembengkakan biaya alias cost overrun-nya itu, merupakan utang pihak-pihak terkait proyek dan bukannya utang pemerintah pusat.
"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," kata Suminto.
Proyek KCJB diketahui merupakan proyek milik konsorsium badan usaha Indonesia dan China, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dimana pemegang saham dari pihak Indonesia dilakukan melalui BUMN di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias PT KAI.
Proyek kereta cepat yang kini dikenal dengan nama Whoosh itu memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang, yang sebelumnya telah diajukan kepada China Development Bank (CDB).
"Jadi jelas bahwa di situ tidak ada pinjaman pemerintah," ujarnya.
BTN Tak Optimal Serap Penempatan Dana Pemerintah, Purbaya Bakal Alihkan ke Bank Lain
Purbaya mengatakan, penyerapan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun oleh BTN, nyatanya tidak optimal karena hanya mampu terserap antara Rp 10—Rp 15 triliun.
VIVA.co.id
10 Oktober 2025
