Jakarta, VIVA – Rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih terus jadi perbincangan, terutama setelah banyak warga kaget saat mengecek status desilnya sendiri lewat DTSEN.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa persoalan mulai muncul ketika warga yang bergaji UMR, tinggal di kontrakan dan listrik 900 VA, tapi tercatat sebagai desil 9 atau bahkan 10.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Subsidi memang harus tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan yang akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada yang gajinya UMR, masih ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 atau 10. Nah, ini dulu yang harus dibenahi dengan serius," ujar Putri, Kamis 27 Agustus 2026.
Ia menyinggung soal indikator yang selama ini dipakai untuk menilai kesejahteraan, termasuk kondisi fisik rumah. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan kemampuan ekonomi seseorang.
“Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja," terangnya.
Putri mengaku sudah sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di dapilnya. Ia menyoroti bahwa dampaknya bukan cuma soal wacana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10, tapi juga bisa merembet ke bantuan sosial (bansos) yang seharusnya diterima warga tidak mampu.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," kata Putri.
“Kami juga berharap ada kanal yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan cepat sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik,” sambung dia.
DPR Minta Bentuk Timsus Evaluasi Data Desil Penerima KIP
Evaluasi diperlukan untuk memastikan DTSEN yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat dan tidak menghambat akses pendidikan keluarga rentan
VIVA.co.id
25 Agustus 2026

2 weeks ago
5













