Jakarta, VIVA – Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, menyoroti viralnya video pernyataan Budi Arie yang memicu gelombang spekulasi politik. Dalam video tersebut, Budi Arie secara blak-blakan menyinggung insting politiknya mengenai kemungkinan pergantian presiden atau percepatan pemilihan umum (Pemilu) sebelum masa jabatan 2029 berakhir.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi dan konferensi pers bertema “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” pada Rabu 26 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Menurutnya pernyataan tersebut telah memunculkan berbagai spekulasi politik mengenai isu percepatan pergantian kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa relawan pendukung Prabowo akan terus mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan sesuai konstitusi.
“Kami siap bersama Prabowo untuk mempertahankan pemerintahan ini bukan karena haus kekuasaan, tetapi demi kemajuan bangsa dan negara,” katanya, Rabu 26 Agustus 2026.
Pihaknya menghormati setiap pandangan politik yang disampaikan siapapun. Namun, pernyataan Budi Arie terkait mengambil alih kekuasaan lebih cepat dari 2029 sangat disayangkan mengecam hal itu.
"Kita tekankan sekali lagi, Pemerintah sedang fokus kerja dan mensukseskan program-program Bapak Presiden. Masyarakat mendukung program tersebut," katanya.
Dalam acara tersebut, Ketua Presidium Exponen 08 M Damar turut menanggapi terkait rencana demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di gedung DPR/MPR.
Ia mengatakan menghormati kegiatan tersebut. Menurutnya, menyampaikan pendapat bagian dari demokrasi.
"Kami mengajak siapapun elemen masyarakat yang ingin melakukan aksi dan aspirasi untuk menjaga ketertiban," katanya.
Damar melanjutkan, pihaknya mengecam keras segala bentuk mobilisasi yang sengaja diarahkan untuk memprovokasi, menciptakan kekacauan dan kerusuhan. "Silahkan menyampaikan aspirasi. Beda pendapat boleh, merusak negara yang tidak boleh," imbuhnya.
Menurutnya, saat ini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang fokus bekerja. Pemerintah tengah memastikan agenda dan program pembangunan tetap berjalan dan terus merespon persoalan rakyat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Saat ini kita menghadapi berbagai kejadian bencana di sejumlah wilayah termasuk gempa di NTT dan Kebakaran Hutan. Pemerintah sedang fokus ke sana. Energi kita, bangsa Indonesia seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang berdampak," imbuhnya.
Sementara itu, Syahganda Nainggolan menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak politik warga negara. Namun, menurutnya, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak diarahkan menjadi kerusuhan sosial.
Halaman Selanjutnya
Ia mengingatkan agar pihak-pihak yang melakukan mobilisasi massa dapat menunjukkan tanggung jawab secara jelas sehingga gerakan tersebut tidak menimbulkan korban maupun merugikan masyarakat luas.

2 weeks ago
14













