Respons Omongan Menkeu Purbaya soal Dana Mengendap Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi Minta Hal Ini ke BPK

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 24 Oktober 2025 - 17:59 WIB

Bandung, VIVA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Jumat, meminta lembaga tersebut melakukan audit terhadap kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan segera diumumkan hasilnya pada publik.

Tindakan itu dilakukan Dedi guna memeriksa dan membuka bagaimana pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jabar, sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal parkirnya keuangan daerah di perbankan.

"Ya, hari ini kita ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman audit terhadap kas Pemprov Jawa Barat. Auditnya memang sudah rutin dilakukan dan sedang berjalan dan April akan diumumkan. Tapi hari ini kami juga minta hasil audit yang Jawa Barat diumumkan segera," kata Dedi di Gedung BPK Jabar, Bandung, Jumat.

Dengan dilakukan audit pada arus kas daerah oleh BPK, kata Dedi, nantinya akan terlihat apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik, entah itu dana yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, ataupun pendapatan asli daerah (PAD), serta belanja yang baik.

Belanja yang baik itu, disebut Dedi, adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang dalam bahasanya memperbanyak belanja modal dibandingkan barang dan jasa.

"Di belanja modal ini, nanti kita akan mengarah apakah uang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik atau tidak. Seperti jalan apakah sudah sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja), semisal dicor, biaya pegawainya, dilindungi asuransi atau tidak. Nah ini yang jadi orientasi, sehingga output, outcome dan benefit publiknya bisa didapatkan," katanya.

Dilakukannya audit ini, kata Dedi, karena memang dari sisi kewenangan, pemeriksaan arus kas Pemprov Jabar hanya dua, yakni BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sementara inspektorat merupakan internal audit pemerintah.

"Nah langkah ini dilakukan guna memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik. Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu. Dan ini adalah bagian dari membangun hubungan emosi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola kas daerah," tuturnya.