3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Peran Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mewakili pemerintah untuk memastikan penanganan bencana Sumatera terus dilakukan secara masif.
Teddy yang aktif menyampaikan progres penanganan bencana sebagai momentum upaya pemerintah dalam menangani bencana di tengah kritik tajam.
“Menurut saya, ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatra yang seolah-olah (disebut) tidak optimal,” kata pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah di Jakarta pada Selasa, 23 Desember 2025.
Trubus menilai langkah Seskab Teddy yang menjelaskan secara detail penanganan bencana Sumatera, setidaknya menjawab keresahan publik. Sebab, kata dia, penanganan bencana ini menimbulkan beragam persepsi publik.
“Ya menjawab keeresahan publik, paling tidak menjawab dinamika yang terjadi di persepsi publik, karena bencana ini jadi menimbulkan persepsi publik,” tegas dia.
Menurut dia, pemerintah terus bergerak dalam melakukan penanganan bencana. Namun, memang daerah yang terdampak bencana cakupannya luas.
Sementara, ia menilai ada pemerintah daerah yang aktif dan kurang proaktif seperti di Aceh. Kata dia, mereka yang kurang proaktif seolah menyerahkan sepenuhnya penanganan bencana kepada pemerintah pusat.
“Jadi mereka seolah berasumsi itu seperti kejadian tsunami 2004,” ujarnya.
Sebaliknya, lanjut Trubus, pemerintah daerah yang proaktif di Sumatera Barat, Sumatera Utara seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara sebagian sudah move on, meski belum optimal karena penanganan bencana tidak bisa selesai dalam waktu singkat.
“Jadi memang kerja sama kurang untuk daerah lain,” jelas dia.
Ia menyebut kondisi sekarang berbeda dengan 2004, di mana pemerintah menetapkan status bencana nasional karena keterbatasan. Misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum terbentuk, APBD juga belum ada mengenai status tanggap darurat.
"Sehingga pilihannya cuma menetapkan bencana nasional," imbuhnya.
Untuk itu, Trubus mendorong adanya kemandirian dari pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Kondisi yang terjadi di Sumatra, lanjut dia, menandakan lemahnya pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
“Harusnya pada pra itu ada sosialisasi, pendidikan dan lain-lain. Contoh di Yogyakarta, ketika gunung meletus itu warganya tidak teriak-teriak karena sudah tau mau ke mana, atau Lumajang saat Gunung Semeru meletus,” ungkapnya.
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Teddy menjelaskan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah di Sumatra. Pernyataan itu menepis berbagai persepsi yang menarasikan seolah-olah pemerintah tidak kerja.
