13 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Istana Negara.
Hal tersebut disampaikan Teddy lewat unggahan media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu 29 Oktober 2025.
“Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP melaporkan sejumlah capaian strategis kementeriannya bahwa serapan anggaran hingga saat ini telah mencapai 70 persen, sementara realisasi rumah subsidi telah menembus 205 ribu unit dari total kuota 350 ribu unit,” kata Seskab Teddy.
Teddy mengatakan Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar seluruh kebijakan di sektor perumahan terus dijalankan secara pro rakyat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Selain itu, Presiden juga menunjuk Menteri Perumahan sebagai Ketua Panitia Natal Nasional Tahun 2025, sebagai bentuk kepercayaan untuk memimpin perayaan yang menumbuhkan semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan antarumat beragama di Indonesia,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait penyerapan anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per 28 Oktober 2025 yang telah mencapai 70 persen.
Dalam rapat terbatas yang sama, Ara, sapaan populer Maruarar, juga melaporkan penyerapan rumah bersubsidi yang diperuntukkan kepada MBR telah mencapai 205.000 dari total kuota sebanyak 350.000 unit.
"Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350 ribu juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu. Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang prorakyat,” kata Maruarar selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.
Maruarar kemudian kembali menjelaskan pemerintah saat ini telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulunya dikenal dengan IMB, juga telah dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri PKP Maruarar Sirait.
“Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” sambung Ara.
Halaman Selanjutnya
Tidak hanya itu, Maruarar menyebut pemerintah terus menjaga bunga rumah subsidi sebesar 5 persen sebagai wujud keberpihakan terhadap rakyat kecil. Kemudian, pemerintah juga terus memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni.
