Simak, Begini Kontribusi Pajak Dukung Pembangunan dan Kemajuan Jakarta

• 

• Bisnis

Senin, 23 Juni 2025 - 16:42 WIB

Jakarta, VIVA – Jakarta semakin menegaskan dirinya sebagai kota global yang modern, inklusif, dan berdaya saing saat ulang tahun ke-498 pada 22 Juni 2025. Dari wajah-wajah baru transportasi publik hingga layanan publik yang makin mudah diakses.

"Transformasi ini bukan hadir begitu saja. Ada peran penting yang menopangnya—dan mungkin sering terlupakan: pajak daerah," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, dikutip dalam keterangan tertulis, Senin, 23 Juni 2025.

Ia melanjutkan, bagi banyak orang, pajak mungkin terdengar seperti urusan administratif semata. Tapi sebenarnya, pajak daerah adalah tulang punggung keuangan Pemprov DKI Jakarta. Lewat pajak yang dibayarkan masyarakat, berbagai program prioritas pemerintah bisa terlaksana, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Lebih dari sekadar kewajiban, menurutnya pajak adalah bentuk gotong royong dalam skala kota. 

"Ia jadi instrumen untuk memperkuat sektor strategis, memperkecil kesenjangan sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata," ungkapnya.

Tak hanya memungut, Pemprov juga memberi insentif. Berbagai keringanan seperti pembebasan atau pengurangan tarif pajak diberikan bagi pelaku usaha, penelitian, atau inovasi yang berdampak positif terhadap perekonomian lokal.

Dijelaskan, manfaat nyata yang bisa dirasakan warga Jakarta dari pajak daerah adalah sebagai berikut: 

● Transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta yang makin terintegrasi dan menjangkau banyak wilayah.
● Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang mendukung akses pendidikan setara.
● Layanan kesehatan yang semakin merata lewat puskesmas, RSUD, dan infrastruktur penunjang lainnya.
● Revitalisasi lingkungan dan penanggulangan banjir, dari normalisasi sungai hingga pembangunan waduk.

"Semua program ini lahir dari kontribusi masyarakat lewat pajak daerah. Dan bukan cuma untuk hari ini, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi generasi Jakarta ke depan," katanya. 

APBD 2025 DKI Jakarta Disokong dari Pajak Daerah

Untuk tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 91,34 triliun dalam APBD. Dari jumlah itu, Rp 81,7 triliun berasal dari pendapatan daerah—mayoritas disumbang oleh pajak. Ini artinya, hampir seluruh program pembangunan bergantung pada komitmen warga dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Sementara itu, sisanya sebesar Rp9,6 triliun ditopang oleh pembiayaan daerah.

"Angka ini kembali menegaskan: tanpa partisipasi warga dalam membayar pajak, kemajuan Jakarta tak akan mungkin tercapai," tuturnya.

Kehadiran pajak disebut hanya akan berdampak nyata jika pengelolaannya dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab. Pemprov DKI Jakarta menyadari hal ini, dan terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik lewat keterbukaan informasi serta pelaporan anggaran yang akuntabel.

"Setiap rupiah yang dibayarkan harus kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat. Ulang tahun Jakarta bukan hanya soal perayaan, tapi juga refleksi: sejauh mana kita, sebagai warga, ikut mendorong kota ini menjadi lebih baik?," jelasnya.

Membayar pajak, sambung Morris, bukan hanya soal taat hukum. Melainkan lebih dari itu, yaitu bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan. 

"Sebuah pernyataan tak langsung bahwa kita peduli pada masa depan Jakarta.
Karena pada akhirnya, pajak adalah investasi. Dan hasilnya bisa kita lihat, rasakan, dan wariskan," tuturnya.