3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan kombinasi antara kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif dan regulasi yang kuat merupakan kunci keberhasilan program-program strategis nasional. Termasuk, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kepala LAN Muhammad Taufiq, menekankan bahwa pemimpin birokrasi harus mampu memecahkan sekat antar instansi (ego sektoral) dan menjadi motor kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045. Ha itu ditegasaknya Dalam pelepasan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXII di Jakarta.
“Di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), pemimpin birokrasi dituntut untuk adaptif dan visioner, mampu menghubungkan rasionalitas teknokratik dengan kebutuhan masyarakat. Serta memastikan birokrasi benar-benar berdampak,” ujar Muhammad Taufiq dikutup dari keterangannya Senin, 15 September 2025.
Gedung Lembaga Administrasi Negara RI
LAN menekankan bahwa regulasi yang kuat harus berjalan seiring dengan kepemimpinan birokrasi yang kolaboratif. Tanpa payung hukum, program MBG berpotensi menghadapi hambatan dalam implementasi. Sebaliknya, tanpa pemimpin yang visioner dan integritas tinggi, regulasi pun tidak akan optimal dijalankan.
“ASN harus berani menjadi agen perubahan, memastikan kebijakan hadir untuk rakyat, dan membangun jejaring kolaboratif yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menyampaikan bahwa kepemimpinan yang kuat lahir dari proses nyata, bukan sekadar teori. Pemimpin birokrasi, harus menjadi inisiator lintas sektor yang mampu menjaga arah perubahan.
Dalam Seminar Nasional dan Policy Brief Proper Expo yang diselenggarakan di ASN Corporate University, Selasa (10/9), peserta PKN I Angkatan LXII merekomendasikan agar Program MBG segera memiliki payung hukum undang-undang.
Rekomendasi ini lahir dari temuan di lapangan: kasus keracunan makanan, kesenjangan mutu gizi antar wilayah, lemahnya koordinasi, distribusi yang terlambat, hingga terbatasnya pelibatan UMKM lokal. Dengan regulasi yang kuat, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat bersinergi dalam pelaksanaan MBG secara efektif.
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyambut baik rekomendasi tersebut. “Ini adalah wujud nyata sinergi dan kontribusi peserta PKN LAN untuk memperkuat program strategis pemerintah,” ungkapnya.
Kepala Badan Pangan Nasional, H. Arief Prasetyo Adi, menegaskan komitmen Bapanas untuk mendukung MBG melalui penguatan rantai pasok pangan, sertifikasi vendor, edukasi keamanan pangan, hingga digitalisasi pelaporan.
Sebagai informasi, melalui PKN dan berbagai program pengembangan kompetensi, LAN berkomitmen menyiapkan pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berdampak. Sinergi kepemimpinan dan regulasi yang kokoh diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta mempercepat tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Halaman Selanjutnya
Dalam Seminar Nasional dan Policy Brief Proper Expo yang diselenggarakan di ASN Corporate University, Selasa (10/9), peserta PKN I Angkatan LXII merekomendasikan agar Program MBG segera memiliki payung hukum undang-undang.
