Soal RUU PPRT, Dasco Sebut DPR Masih Serap Partisipasi Publik

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 23 Februari 2026 - 21:50 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal perkembangan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). 

Sampai saat ini, dia menyebut DPR RI masih dalam tahap menerima partisipasi publik.

"RUU PPRT pada saat-saat kemarin sudah masuk, masih dalam tahap menerima partisipasi publik dan itu akan terus dilakukan," kata Dasco kepada wartawan, Senin, 23 Februari 2026.

Partisipasi publik kata Dasco sangat penting mengingat RUU PPRT ini berfokus pada perlindungan pekerja rumah tangga.

"Kami pada saat May Day tahun lalu kerap berdiskusi dengan Pak Said Iqbal dari KSPI di mana kemudian mendapatkan masukan bahwa dalam undang-undang itu lebih banyak menekankan perlindungan kepada PPRT," tutur dia.

Dasco menyebut, pihaknya akan mengintensifkan penerimaan partisipasi publik sampai dengan pembahasan RUU PPRT ini dimulai.

"Sehingga itu yang digodok dan insyaallah mulai tanggal 5 Maret nanti partisipasi publiknya akan terus dilakukan dan sampai dengan dilakukan pembahasan-pembahasan sampai dengan selesai," ucap dia.

"Dan saya pikir karena Undang-Undang PPRT ini juga meliputi berbagai aspek yang mesti diperhatikan, sehingga partisipasi publiknya harus banyak dan kemudian dikaji dengan mendalam dan pembahasannya dengan cermat," pungkas Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan pihaknya sudah mulai membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dengan membuka ruang partisipasi publik melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU).

"Saat ini DPR sudah mulai melaksanakan pembahasan, meminta masukan dari seluruh masyarakat (melalui) RDPU, sehingga jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan,” ucap Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025.

Ketua DPP PDIP itu memastikan masyarakat bakal memberikan pandangannya secara terbuka. Tujuannya, lanjut dia, agar penerima kerja, pengguna jasa, maupun penyalur tenaga kerja rumah tangga tidak merasa dirugikan oleh ketentuan dalam RUU ini.

“Jadi itu prosesnya memang sedang kita lakukan untuk menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu, jadi tidak terburu-buru,” katanya.