Solusi Pengelolaan Sampah di Bekasi, Intip Metode ISWMP TPST Kertamukti

Jakarta, VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan, program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) menjadi solusi dari penumpukan sampah yang terus meningkat setiap harinya. Khususnya di Tempat Pembuangan Sampah (TPA), salah satunya di Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan sampah. Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia.

Dewi mengatakan, tujuan program ini adalah mendorong reformasi tata kelola sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

“Program ISWMP bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang perubahan cara pandang kita terhadap sistem pengelolaan sampah. Ketika TPST menjadi bagian dari sistem yang terhubung dari kebijakan hingga kebiasaan masyarakat, maka kita tidak sekadar mengelola sampah, tapi sedang merawat masa depan bersama,” ujar Dewi, dikutip dari keterangannya, Kamis, 10 Juli 2025.

Di Kabupaten Bekasi, tambah Dewi, implementasi ISWMP fokus pada lima pilar utama:yaitu penyusunan dan penguatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) serta penguatan regulasi lewat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Lalu, peningkatan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, perkuatan kelembagaan pengelolaan sampah agar lebih efektif, pengembangan mekanisme pendanaan dan sistem penarikan retribusi pengelolaan sampah dan pendanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi, seperti TPST Kertamukti.

Dewi menambahkan, kelima pilar ini dirancang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi demi mewujudkan tata kelola persampahan yang modern dan berkelanjutan. RISPS berfungsi sebagai peta jalan strategis yang menetapkan arah pembangunan infrastruktur, kerangka kebijakan, dan proyeksi pembiayaan jangka panjang.

Regulasi daerah yang kuat menjadi landasan hukum pelaksanaan sistem ini. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan SDM dan pendampingan teknis juga menjadi kunci keberhasilan. Dengan sistem kelembagaan yang tangguh, implementasi di lapangan dapat berlangsung efektif dan konsisten,” jelas Dewi.

Kata Dewi, keberlanjutan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada skema pembiayaan yang tepat. ISWMP turut mendampingi pemerintah daerah dalam merancang model pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan, mulai dari analisis biaya operasional hingga simulasi tarif retribusi yang sesuai kemampuan masyarakat.

Menurut dia, pembangunan TPST Kertamukti menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan pendekatan ini. TPST ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengolahan sampah, tetapi juga sebagai contoh penerapan teknologi pengolahan modern yang mampu menghasilkan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun lingkungan, dan dapat direplikasi di wilayah lain.

“Dengan kombinasi lima pilar tersebut, Kabupaten Bekasi mulai menunjukkan hasil yang signifikan: sistem pemilahan sampah dari sumber mulai terbentuk, rantai layanan pengangkutan sampah semakin tertata, kolaborasi dengan sektor swasta menguat, dan proses pengolahan kini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari material daur ulang serta produksi energi alternatif seperti RDF (Refuse Derived Fuel),” jelas Dewi.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kertamukti, yang berlokasi di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi. Dibangun di atas lahan seluas 6.000 m², fasilitas ini beroperasi enam hari dalam seminggu dan mampu mengolah hingga 50 ton sampah per hari, setara dengan kebutuhan layanan bagi sekitar 80.000 jiwa—atau 100% dari kapasitas desainnya.

TPST Kertamukti menghasilkan dua produk utama yaitu Refuse Derived Fuel (RDF), yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam industri; dan Material Daur Ulang (MDU), yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Fasilitas ini juga mencatat capaian penting dalam efisiensi pengelolaan: hanya sekitar 11 persen residu dari total berat sampah yang masuk tersisa untuk dikirim ke TPA Burangkeng, sudah mendekati target Key Performance Indicator (KPI) TPST yaitu maksimal 12 persen persen Untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp260 ribu per ton sampah, menunjukkan efisiensi biaya dalam pengolahan yang sudah melalui proses mekanis dan biologis.

“Kehadiran TPST Kertamukti merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem ‘kumpul, angkut danbuang’ menjadi pendekatan ‘kurangi, olah dan guna’. Melalui proses pemilahan dan pengeringan, sampah bernilai rendah dapat dikonversi menjadi RDF, yang sangat dibutuhkan sebagai pengganti sebagian bahan bakar fosil di sektor industri,” pungkas Dewi.

Sebagai bentuk kolaborasi konkret, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Indocement untuk pemanfaatan RDF sebagai pengganti sebagian kebutuhan batu bara dalam proses produksinya.

Namun, keberhasilan TPST ini tidak hanya bergantung pada teknologi. Kualitas sampah yang masuk menjadi faktor penentu utama. Pemilahan dari sumber, memisahkan antara sampah organik, daur ulang, bahan berbahaya dan beracun (B3), dan jenis lainnya, sangat membantu efisiensi proses pengolahan, menjaga performa mesin, dan menekan biaya operasional.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota dengan populasi lebih dari 3 juta jiwa, Kabupaten Bekasi menghasilkan timbulan sampah sekitar 1.680 ton per hari, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024.

Namun, distribusi layanan angkutan sampah yang disediakan pemerintah maupun swasta masih belum merata. Ditambah dengan keterbatasan lahan TPA dan belum optimalnya fasilitas pengolahan, kondisi ini memicu pencemaran lingkungan dan konflik sosial di sekitar TPA sampah Burangkeng.