Survei Poltracking Ungkap 5 Faktor Approval Rating Pemerintah Prabowo Turun

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 31 Agustus 2026 - 12:59 WIB

Jakarta, VIVA – Lembaga survei Poltracking Indonesia membeberkan 5 faktor approval rating pemerintahan Presiden Prabowo mengalami penurunan. Berdasarkan temuan terbaru dari Poltracking di bulan Agustus 2026, approval rating pemerintahan berada di angka 55,1 persen.

Angka tersebut menurun dari hasil survei sebelumnya, di bulan Juli 2026 yakni 58,4 persen. Melaui survei terbaru Poltracking menemukan lima faktor yang menjadi penurunan Tingkat kepuasan publik. 

Kelima faktor itu tersebar dari berbagai sektor mulai dari program prioritas, ekonomi, kinerja dan komunikasi menteri, hukum dan instabilitas politik. Dari sisi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengusung narasi populis justru berantakan saat masuk ke fase implementasi. 

Program unggulan ini justru tersandung sederet skandal serius yang secara telanjang terpapar di hadapan publik. 

“Sorotan tajam mengemuka mulai dari isu korupsi dan yang menyeret jajaran pimpinan pengelola, dugaan kejanggalan pengadaan barang di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), hingga kasus keracunan massal yang mengancam keselamatan penerima manfaat,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam survei berjudul Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran yang disiarkan dari akun YouTube Poltracking TV, Senin 31 Agustus 2026.

Berikutnya kondisi ekonomi yang makin memprihatinkan karena tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Tanpa adanya jaminan penghasilan yang pasti, pengangguran langsung meruntuhkan ketahanan ekonomi keluarga. 

Kemudian, dari sisi komunikasi para menteri pun terasa tidak mengalir dan banyaknya hambatan. Sehebat apa pun program dan gagasan Presiden Prabowo seluruh prioritas tersebut berisiko terdistorsi jika kegagalan penyampaian informasi memicu sentiment negatif di masyarakat. 

“Ketidakmampuan para pembantu presiden dalam mengartikulasikan arah pembangunan secara masif dan elegan akhirnya menciptakan ruang kosong yang dengan mudah diisi oleh narasi liar dari penentangnya,” sambungnya. 

Dari sisi hukum, adanya jajaran pembantu presiden yang terjerat skandal korupsi secara langsung meruntuhkan persepsi publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Pidato yang selalu dikumandangkan Presiden tentang peran melawan korupsi seolah kehilangan daya magisnya. 

Lalu yang tak kalah pentingnya, yaitu hampir tak adanya partai oposisi yang berfungsi menjalankan checks and balances. Tanpa checks and balances yang penting dalam demokrasi dari lembaga formal, setiap kekurangan teknis maupun celah kebijakan dalam program pemerintah luput dari koreksi yang konstruktif dan terarah.