Jakarta, VIVA – Ancaman bencana yang dipicu persoalan lingkungan dan perubahan iklim, membuat pemerintah daerah perlu memperkuat konsep kota berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi.
Dalam acara Sustainability 360 Forum 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, tantangan pengelolaan perkotaan semakin kompleks. Mulai dari urbanisasi, transportasi, layanan dasar, hingga perubahan iklim yang dapat memperbesar risiko bencana di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Tantangan ke depan dalam hal perkotaan ini semakin berat. Ada isu tentang urbanisasi, ada isu tentang perubahan iklim, ada isu tentang transportasi publik, ada isu tentang layanan dasar, dan itu tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri, harus membangun ekosistem," kata Bima dalam keterangannya, Rabu, 26 Agustus 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto
Bima mengatakan, persoalan lingkungan dan mitigasi bencana kerap kembali terabaikan setelah kondisi darurat berlalu. Padahal, upaya pencegahan harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Karenanya, Bima mendorong penguatan sistem peringatan dini (early warning system), dan pembangunan infrastruktur yang mampu menghadapi berbagai risiko bencana.
“Kebanyakan isu ini kembali tidak diperhatikan setelah bencananya berlalu. Nah, kita berharap tentu pendekatannya itu melembaga. Upaya early warning system, mitigasi bencana, gempa, banjir, dan sebagainya itu betul-betul melembaga dan menjadi bagian dari program-program pemerintah daerah,” kata Bima.
Dia menilai, penerapan konsep sustainability cities tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Dibutuhkan ekosistem yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan, yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, dunia usaha juga dapat berperan melalui pengembangan ekonomi hijau dan penyediaan skema pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan kota berkelanjutan.
“Ya ini forum (Sustainability 360 Forum 2026) ini kan targetnya adalah itu, mengundang semua stakeholders yang peduli pendanaan alternatif untuk bisa menjalankan program-program sustainability,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Sementara itu, Chair Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Unggul Yoga Ananta mengatakan, percepatan ekonomi hijau masih menghadapi persoalan keterhubungan antar-pemangku kepentingan.
Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar berupa kebijakan, teknologi, sumber daya, dunia usaha, hingga talenta muda. Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya berjalan dalam satu ekosistem yang terhubung.
Halaman Selanjutnya
"Indonesia memiliki potensi besar dari sisi kebijakan, teknologi, hingga sumber daya. Tantangannya adalah menyelaraskan langkah (alignment) antara dunia usaha, korporasi, pemerintah, dan talenta muda," ujarnya.

2 weeks ago
5













