Jakarta, VIVA - Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dinamika internal partai berlogo kabah itu memanas. Seluruh Pengurus DPC Se Kepulauan Riau (Kepri) mengambil sikap dengn menarik dukungan terhadap Plt. Ketua Umum Muhammad Mardiono.
DPW Kepri juga menolak pencalonan kembali Mardiono dalam Muktamar X mendatang. Pun, sikap DPW PPP Kepri juga menyatakan mosi tak percaya terhadap kepengurusan hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang digelar Mei lalu di Batam.
"Kami menolak SK DPP Nomor 1693/SK/DPP/W/VI/2025 yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi DPC se-Kepri dan menandakan pengabaian prinsip kolegialitas partai," kata Wakil Ketua DPW PPP Kepri Andi Purnama, di Tanjungpinang dikutip pada Minggu, 22 Juni 2025.
Andi saat bicara ditemani seluruh ketua DPC PPP se-Kepri dan sejumlah pengurus harian DPW PPP Kepri.
Seluruh DPC se Kepri pun memberi tenggat waktu tujuh hari kepada DPP PPP untuk merespons pernyataan. Langkah itu sebelum berlanjut menempuh langkah hukum administratif sesuai aturan internal partai.
Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberi keterangan kepada media di Jakarta, Jumat malam, 13 Desember 2024.
Photo :
- ANTARA/Khaerul Izan
Selain itu, seluruh pengurus DPC se Kepri juga mendukung hadirnya figur baru yang memiliki integritas, kapabilitas. Lalu, figur yang bisa membangkitkan kembali kejayaan PPP pada Pemilu 2029.
Andi juga menyebut pelaksanaan Muswilub DPW PPP Kepri meninggalkan banyak catatan kritis. Kata dia, ada mekanisme dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi yang seharusnya dijalankan.
"Namun pelaksanaan Muswilub tidak kolektif-kolegial. Dan, tidak dirapatkan terlebih dahulu di internal pengurus harian. Seolah partai ini milik segelintir orang,” jelas Andi.
Hal senada disampaikan Bendahara DPW PPP Kepri, Effy Yusuf. Menurut dia, proses Muswilub dinilai cacat secara moral.
Ia menyebut ada praktik penunjukan sepihak nama-nama dalam struktur kepengurusan tanpa konfirmasi. Kondisi itu yang akhirnya berujung pada pengunduran diri sejumlah pihak. “SK itu seperti main comot nama orang, tanpa dikomunikasikan. Tidak elok,” tutur Effy.
Kekecewaan juga disampaikan Ketua DPC PPP Lingga, Saparudin, Ketua DPC Natuna, Pang Ali, dan Ketua DPC Bintan, Firdaus. Ketiga politikus itu memprotes keputusan formatur DPP yang tak mengakomodasi calon ketua yang diusulkan mayoritas formatur dan seluruh DPC se-Kepri, yakni Gaffaruddin Ibrahim.
Namun, malah nama lain yang disahkan oleh Plt. Ketua Umum Muhammad Mardiono. “Kami 100 persen DPC se-Kepri sepakat usulkan Pak Gaffaruddin. Tapi, malah disahkan nama lain tanpa alasan jelas. Ini menunjukkan bahwa aspirasi kami diabaikan," jelas Firdaus.
Halaman Selanjutnya
Andi juga menyebut pelaksanaan Muswilub DPW PPP Kepri meninggalkan banyak catatan kritis. Kata dia, ada mekanisme dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi yang seharusnya dijalankan.