Tingkat Kepercayaan 63,2 Persen, Poltracking: Reshuffle Bisa Angkat Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 31 Agustus 2026 - 23:56 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih memiliki modal kepercayaan publik yang kuat, untuk mendongkrak tingkat kepuasan dengan melakukan pembenahan kabinet.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, survei Poltracking Indonesia mencatat bahwa 63,2 persen masyarakat percaya terhadap pemerintah, sementara 51,9 persen mendorong dilakukannya reshuffle.

Dalam paparan rilis bertajuk “Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran", Hanta menjelaskan bahwa temuan survei periode 14-20 Agustus 2026 mencatat bahwa hanya 47 persen publik yang menyatakan puas terhadap kinerja para menteri, sedangkan 41,8 persen lainnya tidak puas.

Selaras, sebanyak 51,9 persen publik menginginkan Prabowo melakukan perombakan kabinet, sementara 27,9 persen berpandangan tidak diperlukan.

"Pemerintah (presiden dan wakil presiden) memerlukan langkah politik yang radikal untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perombakan kabinet," kata Hanta dikutip dari kanal YouTube Poltracking TV, Senin, 31 Agustus 2026.

Dia menyampaikan, Presiden Prabowo memiliki modal kepercayaan publik yang cukup untuk melakukan evaluasi dan pembenahan kabinet, guna menaikkan tingkat kepuasan. Pada saat yang sama, dorongan terhadap perubahan komposisi kabinet datang dari mayoritas kalangan masyarakat. 

Menurutnya, reshuffle tidak semata-mata harus dipandang sebagai keputusan politik untuk mengubah susunan menteri. Pergantian kabinet perlu diarahkan untuk memastikan posisi strategis pemerintahan diisi figur yang memiliki kempetensi, guna menerjemahkan visi-misi Prabowo-Gibran.

"Presiden harus menempatkan kapasitas teknokratik dan rekam jejak profesionalitas. Termasuk di dalamnya, penerimaan publik sebagai kriteria utama di atas kompromi politik," ujarnya.

Penguatan kabinet menurutnya membutuhkan koordinasi antar kementerian yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi isu strategis dan persoalan yang membutuhkan respons cepat. Karenanya posisi Menteri Koordinator dinilai memiliki peran penting sebagai penghubung sekaligus pengendali koordinasi lintas sektor.

"Presiden Prabowo memerlukan sosok Menteri Koordinator yang tegas dan responsif. Sosok pembantu presiden yang mampu bertindak sebagai penahan benturan (bumper) isu-isu krusial," kata Hanta.

Dia menilai, figur Menteri Koordinator yang kuat dapat membantu pemerintah menghadapi persoalan strategis, tanpa membebani langsung institusi kepresidenan. Keberadaan sosok tersebut juga dapat memperkuat koordinasi sekaligus menjaga efektivitas komunikasi politik pemerintah.

"Misalnya, sebagaimana peran strategis Luhut Binsar Pandjaitan pada era Presiden Jokowi. Kehadiran Menko yang mumpuni akan mengamankan kewibawaan institusi kepresidenan," ujarnya.