Tolak Keras Atlet Israel ke Jakarta, Pramono: Tak Ada Manfaatnya!

• 

• Sport

Kamis, 9 Oktober 2025 - 05:24 WIB

VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan sikap kerasnya soal kehadiran atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta.

Pramono memastikan, dirinya tidak akan memberikan izin bagi atlet Israel untuk datang dan bertanding di Ibu Kota.

“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

“Tak Ada Manfaatnya, Bisa Picu Kemarahan Publi," sambungnya.

Pramono menilai, pemerintah dan organisasi penyelenggara seharusnya berpikir seribu kali sebelum mengundang atlet dari Israel ke Tanah Air. Ia bahkan meminta agar visa bagi atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali.

“Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.

Menurutnya, ingatan publik soal tragedi kemanusiaan di Gaza masih sangat kuat. Kehadiran atlet Israel, kata dia, hanya akan memperkeruh suasana dan melukai perasaan masyarakat Indonesia.

“Apalagi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas. Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” tambah Pramono.

Sikap Pramono sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, yang sebelumnya juga meminta pemerintah menolak partisipasi atlet Israel di ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta, Oktober ini.

Sukamta menegaskan, memberi izin bagi atlet Israel bukan hanya menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi.

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

Ia mengingatkan, sejak awal kemerdekaan Indonesia selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina — sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945:

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”