Waka Komisi III DPR: Kami Dukung Kortastipidkor Polri Kedepankan Penegakan Hukum Atasi Korupsi

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 10 Juli 2026 - 12:14 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro mendukung Kortastipidkor Polri mengusut dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang diduga jadi pemicu blackout di Sumatera beberapa waktu lalu. Dede meminta semua penegak hukum saling dukung mengusut perkara ini.

Dede menegaskan bahwa setiap penanganan perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ia meminta seluruh pihak menahan diri dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja berdasarkan undang-undang, alat bukti, serta prosedur yang berlaku.

"Pada prinsipnya kami mendukung penegakan hukum. Namun penanganannya tentu harus dilakukan sesuai norma, undang-undang, serta aturan yang berlaku," ujar Dede kepada wartawan, Jumat, 10 Juli 2026.

Dede juga mengingatkan bahwa capaian positif Polri dalam beberapa waktu terakhir merupakan hasil dari kerja keras institusi dalam menjaga kinerja, kepercayaan publik, serta citra positif di mata masyarakat. Menurut dia, kepercayaan tersebut tidak mudah dibangun sehingga harus terus dipertahankan melalui langkah penegakan hukum yang transparan, dan akuntabel.

"Capaian positif Polri adalah cerminan dari berbagai hal baik, baik dari sisi kinerja maupun citra positif yang telah dibangun. Ini tidak mudah dan harus dipertahankan," tegasnya.

Maka itu, Dede menyampaikan dukungan kepada Kortastipidkor Polri agar tetap mengedepankan asas-asas penegakan hukum dalam menangani perkara yang menjadi sorotan publik. Ia juga berharap seluruh aparat penegak hukum dapat saling menghormati kewenangan masing-masing demi menjaga sinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Kami mendukung Kortastipidkor Polri untuk mengedepankan asas-asas penegakan hukum dalam menangani permasalahan ini. Kami juga berharap seluruh instansi, terutama aparat penegak hukum, dapat saling menghormati agar tercipta sinergitas yang kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Dede.

Politikus PDIP itu menilai perkara tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan publik yang sangat luas. Terlebih, perkara ini disebut berkaitan dengan dugaan gangguan pasokan batu bara yang berdampak pada pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah Indonesia.