5 hours ago
3
Banten, VIVA – Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama agar tak sembarangan menyampaikan informasi soal kebijakan penyesuaian anggaran kepada masyarakat.
Hal itu diungkap Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Supriyadi saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Ditjen Bimas Buddha Tahun Anggaran 2026, Selasa, 15 Juli 2025. Acara digelar secara hybrid dan diikuti para ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Buddha, pejabat pusat dan daerah, serta operator sistem keuangan negara.
“Kepada para pimpinan agar dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat atas kebijakan penyesuaian anggaran ini, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap citra Ditjen Bimas Buddha ataupun pemerintahan yang sedang berjalan,” ujar Supriyadi, Rabu, 16 Juli 2025.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS dan PPPK.
Photo :
- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Supriyadi menekankan, ASN harus menjadi penyambung informasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ia meminta agar para ASN mengendalikan cara berbicara agar tak menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Sebagai ASN kita berkewajiban untuk memberikan pemahaman yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang kita layani. Karena itu, teman-teman sekalian juga harus mengendalikan cara berucap dan menyampaikan informasi kepada masyarakat," katanya.
Tak hanya itu, Supriyadi juga menggarisbawahi pentingnya merujuk pada arah kebijakan nasional dalam menyusun program dan kegiatan. Termasuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta delapan prioritas Kementerian Agama.
“Ini adalah rambu-rambu yang harus kita pegang teguh, agar apa yang kita kerjakan nanti tidak lepas dari angka 8.8 ini. Namun secara lebih terperinci, kita juga tidak boleh lepas dari cascading dari RPJP, RPJMN, dan Renstra yang telah dituangkan dalam sasaran strategis,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan harus tetap mengacu pada RPJP, RPJMN, dan Renstra sebagai panduan strategis jangka panjang. Lebih lanjut, Supriyadi mendorong para peserta agar mulai merancang program strategis yang memberi dampak nyata, bukan hanya kegiatan rutin tahunan.
“Kita harus sudah mulai mempersiapkan sebuah aktivitas strategis untuk mewujudkan tujuan dari apa yang dicita-citakan sebagaimana dituang dalam Asta Cita, Asta Protas, tujuan visi misi Kementerian Agama, maupun visi misi pembangunan umat Buddha Indonesia,” tutur dia.
Halaman Selanjutnya
“Ini adalah rambu-rambu yang harus kita pegang teguh, agar apa yang kita kerjakan nanti tidak lepas dari angka 8.8 ini. Namun secara lebih terperinci, kita juga tidak boleh lepas dari cascading dari RPJP, RPJMN, dan Renstra yang telah dituangkan dalam sasaran strategis,” ujarnya.
