Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

• 

• Berita

• Metro

Kamis, 10 September 2026 - 17:56 WIB

Bekasi VIVA – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi percontohan nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan layanan yang terintegrasi, termasuk rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, fasilitas, dan dukungan anggaran.

“Kalau saran saya, mungkin nanti diajukan juga di Komisi XIII. Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial,” ujar Rieke dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Galuh, Bekasi, Jawa Barat, dikutip Kamis, 10 September 2026.

Rieke menilai penguatan layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam membangun model tersebut. Rumah sakit dan puskesmas perlu memiliki fasilitas serta layanan yang mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas mental dan psikososial, termasuk dukungan layanan psikiatri. “Bagaimana kelengkapan rumah sakit dan puskesmasnya harus mempunyai klinik psikiatrik tertentu. Begitu, itu juga menjadi penting,” katanya.

Disamping itu Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menuturkan  pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara sehingga perlu didukung melalui pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mendorong agar temuan terkait fasilitas dan honorarium pengurus di Yayasan Galuh menjadi bahan pembahasan serta tindak lanjut Komisi XIII DPR RI.

“Karena sebetulnya ini, pada undang-undang dasar menyatakan jelas bahwa seharusnya ini menjadi tanggung jawab negara. Anggaran APBN, APBD saya kira kita bisa konstruksikan sama-sama,” jelasnya.

Rieke juga secara khusus mendorong perbaikan infrastruktur Yayasan Galuh sebagai bagian dari langkah konkret penguatan layanan penyandang disabilitas di Kota Bekasi. Ia berharap dukungan pemerintah dapat diwujudkan melalui program yang melibatkan kementerian terkait, sehingga hasil kunjungan Komisi XIII dapat ditindaklanjuti secara nyata.

“Karena jangan sampai Komisi XIII nyampe sini nggak bawa apa-apa. Jadi setidaknya perbaikan infrastruktur ini bagaimana kalau kita ajukan. Minimal Yayasan Galuh ini habis Komisi XIII datang, bangunannya dibenerin,” pungkas Rieke.