Jakarta, VIVA – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyoroti masih lebarnya kesenjangan kualitas pengelolaan antara Museum Nasional dengan museum-museum di daerah. Ia mendorong Museum Nasional mengambil peran lebih besar dalam membangun jejaring dan ekosistem permuseuman nasional, terutama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola museum daerah.
Menurut Lestari, transformasi yang berlangsung di Museum Nasional telah menunjukkan perkembangan positif. Namun, kemajuan tersebut perlu ditularkan ke daerah agar peningkatan kualitas museum dapat berlangsung secara merata.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Gap antara museum nasional dengan museum di daerah itu besar sekali. Bagaimana dalam konteks sekarang kawan-kawan di pusat, dalam hal ini mungkin di museum nasional, ini mungkin tanggung jawab kita bersama dan ini juga catatan yang mungkin nanti masuk di dalam rekomendasi kita,” ujar Lestari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis, 10 September 2026.
Lestari menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan SDM pengelola museum daerah. Keterbatasan tersebut, menurutnya, dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengelola anggaran revitalisasi hingga menyusun tata pamer dan narasi museum yang berkualitas.
“Nah, saya tidak tahu bagaimana. Saya tadi bisik-bisik dengan teman-teman karena tidak ada dari pejabat, dari Kementerian, tapi mungkin nanti bisa disampaikan agar museum nasional bisa mengambil peran untuk membangun sebuah ekosistem permuseuman di Indonesia. Dan kemampuan para pengelola museum yang ada di pusat dengan di daerah itu jauh sekali,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan yang ditemuinya pada pengelolaan museum di daerah pemilihannya. Menurutnya, ketika daerah memperoleh dukungan anggaran, keterbatasan pemahaman pengelola dapat menyebabkan revitalisasi lebih diarahkan pada pembangunan fisik dibandingkan penguatan substansi museum, termasuk tata pamer dan narasi.
Karena itu, Lestari menilai mekanisme pendampingan dari institusi yang memiliki kapasitas, termasuk Indonesian Heritage Agency, perlu diperkuat. Pendampingan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah mampu merancang pengembangan museum sesuai kebutuhan dan kaidah pengelolaan yang tepat.
Halaman Selanjutnya
“Usulan untuk membentuk jejaring, saya kira nanti ini akan menjadi salah satu usulan yang akan disampaikan,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

1 hour ago
1











