Gus Kikin Didukung Penuh Susun Struktur PBNU Profesional dan Egaliter

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 10 September 2026 - 17:56 WIB

Jakarta, VIVA – Dinamika penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca-Muktamar memerlukan pendekatan kepemimpinan yang matang, berbasis kapasitas, serta terbebas dari simplifikasi narasi politik.

Tokoh muda NU, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, untuk merestrukturisasi kepengurusan secara profesional, egaliter, dan representatif secara nasional.

Gus Lilur menegaskan bahwa Ketua Umum terpilih memiliki hak prerogatif sekaligus tanggung jawab konstitusional untuk mentransformasikan kepemimpinan melalui portofolio kader yang mumpuni. Penilaian terhadap figur-figur potensial harus didasarkan pada rekam jejak, kapasitas manajerial, dan integritas, bukan pada stigma masa lalu atau afiliasi politik partisan.

“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” ujar Gus Lilur di Jakarta, Kamis, 10 September 2026.

Menanggapi munculnya nama Lukman Edy dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Lilur menilai bahwa rekam jejak yang bersangkutan di ranah eksekutif maupun tata kelola organisasi merupakan aset rekam jejak yang objektif. 

“Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” tambahnya.

Di samping asas profesionalisme, Gus Lilur menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan representasi geopolitik dalam struktur PBNU. Sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia, PBNU dituntut untuk mencerminkan inklusivitas wilayah dari Sabang sampai Merauke.

“PBNU adalah artikulasi keberagaman Indonesia, bukan representasi PWNU Jawa Timur semata. Historisitas dan kontribusi Jawa Timur sangat substansial, namun tata kelola PBNU harus mencerminkan asas keberimbangan nasional. Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, hingga wilayah lainnya,” tegas Gus Lilur.

Menurutnya, inklusivitas representasi wilayah akan memperkuat legitimasi sosial serta efektivitas konsolidasi PBNU di tingkat tapak secara nasional.